• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 5 Maret 2020 - 22:24 WIB
Dilihat : 685 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Goes to Campus kembali hadir. Kali ini Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendatangi dua universitas di Yogyakarta yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Acara yang dibentuk dalam kuliah umum ini, membuat Bagja dihujani pertanyaan terkait pengawasan politik uang.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 5 Maret 2020 - 11:52 WIB
Dilihat : 1,301 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib meningkatkan skill menjadi mediator. Salah satunya mediator harus bisa melatih kemampuan membaca suasana persidangan, agar bisa mengetahui arah framing persidangan dalam penyelesaian perkara sengketa Pilkada Tahun 2020.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 5 Maret 2020 - 08:52 WIB
Dilihat : 567 kali

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meresmikan kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (4//3/2020). Dia berharap, adanya kantor Sentra Gakkumdu dapat meningkatkan pola kerja sama tiga instansi (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) dalam menegakkan hukum pidana untuk Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 4 Maret 2020 - 21:05 WIB
Dilihat : 415 kali

Labuhan Batu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta agar Calon Kepala Daerah (Cakada) tidak menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik praktis dalam Pilkada 2020. Dia melihat, ASN kerap menjadi korban dalam proses pergantian kepala daerah tersebut.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 4 Maret 2020 - 19:43 WIB
Dilihat : 733 kali

Baturaja, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan perjuangan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang menghasilkan reformasi. Mahasiswa sebagai pemilih milenial menurutnya tampil sebagai penjaga demokrasi.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Rabu, 4 Maret 2020 - 15:45 WIB
Dilihat : 253 kali

Labuhanbatu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Labusel. Ketua Bawaslu Abhan menerima hibah tersebut dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Labusel. Penandatanganan dilakukan di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK) Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan, Rabu (4/03/2020).

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Rabu, 4 Maret 2020 - 13:50 WIB
Dilihat : 417 kali

Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima begitu antusias menyambut Pilkada 2020. Beragam pertanyaan seputar pilkada dilontarkan mereka, khususnya terkait pengawasan partisipatif serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan pada pengawasan Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 3 Maret 2020 - 21:43 WIB
Dilihat : 858 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersinergi dengan berbagai pihak dalam mencegah potensi kerawanan pemilu dan pilkada. Pasalnya, selalu ada potensi pelanggaran dalam pelaksanaan hajatan pesta demokrasi tersebut. Salah satunya, Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 3 Maret 2020 - 21:06 WIB
Dilihat : 1,412 kali

Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan empat kewajiban yang harus dilakukan Bawaslu terhadap Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan atau mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Selasa, 3 Maret 2020 - 15:20 WIB
Dilihat : 872 kali

Sumbawa, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengajak mahasiswa Universitas Samawa Sumbawa ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2020. Dia meyakini, mahasiswa adalah kelompok terpelajar yang menginginkan kepemimpinan daerah yang berkualitas. Maka, mahasiswa bisa berperan dalam mengawal pilkada yang jujur dan adil.

Halaman

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text