• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan menerima empat laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di empat daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dua laporan yang dibuat Zaini Rahman dan M Nizar Zahro ini terkait objek penghitungan suara pemilihan legislatif (pileg) DPR RI di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menyikapi proses rekapitulasi suara secara menyeluruh, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi kepada Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. Menurutnya, kinerja Bawaslu provinsi sangat baik dalam mengawasi Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses pengesahan rekpitulasi suara Provinsi Papua yang banyak ‘dibumbui’ aksi protes keberatan dari saksi peserta pemilu 2019 membuat Ketua Bawaslu Abhan angkat bicara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam sidang pendahuluan, hari ini Senin (20/5/2019), Bawaslu memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon pr

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 14 Mei 2019 - 19:57 WIB
Dilihat : 185 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lantaran tak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 15 TPS, Bawaslu akan mengajukan keberatan atas rekapitulasi suara provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bawaslu berencana membuat formulir DD2 (formulir untuk keberatan di tingkat kabupaten/kota).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 14 Mei 2019 - 18:59 WIB
Dilihat : 153 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, tak ada masalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini, Bawaslu sendiri masih dalam proses menunggu hasil suara yang berlanjut pengesahan rekapitulasi pada 17 Mei mendatang.

"Ya tidak ada masalah. Nanti menyusul tanggal 17 Mei, masih dalam tenggat waktu itu kan," ucap Abhan di Gedung KPU, jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Selasa, 14 Mei 2019 - 18:40 WIB
Dilihat : 181 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mempersilakan kedua pihak tim kampanye pemenangan pemilihan presiden (pilpres) membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Menurutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) bisa membuat laporan sebelum pengesahan resmi oleh KPU.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 14 Mei 2019 - 16:35 WIB
Dilihat : 395 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU dan Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Alasannya, para penyelenggaraan pemilu bisa melaksanakan pemilu secara sukses, pasca beberapa tempat di Sulteng terkena bencana gempa dan tsunami.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 14 Mei 2019 - 14:53 WIB
Dilihat : 163 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mempertanyakan tak dilaksanakannya rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi pada 27 April lalu.

Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tahun 2019 di ruang panel 2, kantor KPU, jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 13 Mei 2019 - 14:07 WIB
Dilihat : 226 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kategori terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam sidang pendahuluan. Para majelis berkesimpulan tidak cukupnya bukti.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Senin, 13 Mei 2019 - 05:50 WIB
Dilihat : 273 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rekapitulasi suara nasional untuk provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) disahkan dengan catatan keberatan dari saksi PDI Perjuangan. Bawaslu pusat akan meninjau pengajuan koreksi putusan Bawaslu Kalbar hari ini, bila sudah teregistrasi.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 12 Mei 2019 - 22:21 WIB
Dilihat : 221 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan, menegaskan kerja pengawasan pemilu dilakukan sesuai UU. Hal tersebut ia katakan saat menerima audiensi dari beberapa perwakilan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan presiden nomor urut dua: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Sabtu, 11 Mei 2019 - 15:52 WIB
Dilihat : 150 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua Komisioner Bawaslu: Abhan dan Rahmat Bagja menyambut kedatangan sekaligus Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) untuk melakukan evaluasi penyebab kematian 92 pengawas pemilu yang meninggal.

Abhan mengapresiasi AMP-TKP yang telah banyak melakukan kerja kemanusiaan. Dia menyatakan, Bawaslu akan mendidiskusikan terkait meninggalnya petugas pemilu dalam rapat internal guna menentukan langkah selanjutnya.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 10 Mei 2019 - 23:41 WIB
Dilihat : 177 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan membahas tindak lanjut dari banyaknya petugas pemilu ad hoc yang menjad korban dalam Pemilu Serentak 2019 lalu.

Hal tersebut ia kemukakan saat audiensi dengan perwakilan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di ruang tamu lantai 2, Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Halaman

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 14 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Senin, 13 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Minggu, 12 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Sabtu, 11 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI
Waktu:
Jumat, 10 Mei 2019 WIB
Tempat :
KPU RI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat