Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memberikan penjelasan mengenai alur dan kronologis putusan sidang penanganan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Puslitbangdiklat Bawaslu menggelar pelatihan investigasi bagi 80 Anggota Bawaslu provinsi yang belum lama terlantik. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. "Pelatihan ini penting bagi anggota Bawaslu provinsi karena saat ini Bawaslu tengah menyusun Perbawaslu tentang investigasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, di Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (15/3/2022). Prima sebagai pihak pelapor menghadirkan dua orang saksi, yaitu Farhan Abdhilah Dalimunthe dan Bin Bin Firman Tresnadi.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Dia mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah sebanyak 411 orang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) organik angkatan kelima tahun 2021. Ichsan berpesan agar para PNS yang baru terlantik segera bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan terlapor KPU. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan laporan dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobi.
Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjabarkan isu strategis dan permasalahan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 dalam peringatan 'dies natalis' ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan pelibatan dari masyarakat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap seluruh jajaran Bawaslu bisa menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini menurutnya demi menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU agar bisa menyusun jadwal pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan baik. Hal yang disoroti Herwyn yakni terkait dengan ketepatakan waktu dan jumlah dalam memproduksi hingga mendistribusikan logistik Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta partai politik (Parpol) yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang. Meskipun demikian, kata dia, parpol peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di lingkup internal partai politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan upaya Bawaslu dalam mencegah politik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) pada setiap pemilu dan pemilihan. Diantaranya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik, dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon.