• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 10 Maret 2020 - 07:45 WIB
Dilihat : 631 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana akan menggelar Bawaslu Expo tahun 2020 pada April mendatang. Expo digelar sekaligus untuk memperingati dua belas tahun Bawaslu hadir di tengah masyarakat untuk mengawasi ajang pemilihan. Rencananya, expo nanti akan berbentuk pameran dengan menampilkan hasil pengawasan Pemilu 2019 dan tahapan pengawasan Pilkada 2020 yang sedang berjalan oleh Bawaslu daerah seluruh Indonesia.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 10 Maret 2020 - 07:00 WIB
Dilihat : 490 kali

Binjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meresmikan ruang Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu Kota Binjai, Senin (9/3/2020). Dia juga meminta Bawaslu setempat menggunakan anggaran Pilkada 2020 sesuai kebutuhan.

Dewi mengungkapkan, ruang Pojok Pengawasan ini bisa diakses bagi kebutuhan publik. Menurutnya, semua masyarakat bisa memanfaatkan ruang ini guna mendapatkan informasi kepemiluan, khususnya tentang pengawasan dan aturan hukum terkait.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Senin, 9 Maret 2020 - 18:43 WIB
Dilihat : 5,400 kali

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengimbau para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Pasalnya, dia melihat, banyak dari abdi negara tidak sadar mengunggah konten yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Senin, 9 Maret 2020 - 18:19 WIB
Dilihat : 526 kali

Binjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyerukan, kalangan perempuan sebagai salah satu sasaran pintu masuk politik uang agar berani melawan godaan politik uang. Menurutnya, perlu ada gerakan perempuan tolak politik uang yang dilaksanakan secara bersamaan dari berbagai organisasi atau wadah perkumpulan kalangan perempuan.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 21:06 WIB
Dilihat : 2,272 kali

Kisaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meski baru memasuki tahapan pendaftaran calon jalur perseorangan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu telah melakukan pendalaman pemeriksaan 237 kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Data hingga 5 Maret 2020 ini mengungkapkan aksi pelanggaran netralitas ASN beragam, mulai dari mendaftarkan bakal calon hingga menyosialisasikan salah satu bakal calon kepala daerah.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 20:00 WIB
Dilihat : 2,154 kali

Asahan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - "Kalau tak boleh ikut proses melihat dan berinteraksi dalam menentukan calon kepala daerah sebaiknya cabut saja hak pilih ASN (aparatur sipil negara)," kata seorang lelaki yang mengaku bernama Butar-Butar.

Ditulis oleh : abdul hamid idrus
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 19:05 WIB
Dilihat : 183 kali

Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta 292 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang ada di Sumatra Selatan (Sumsel) memiliki mental pengawas pemilu. Dia menyebut, pengawas pemilu harus memiliki integritas dan keberanian untuk mengawal ajang Pilkada 2020 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, dan berkepastian hukum.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 14:30 WIB
Dilihat : 571 kali

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepala Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Samsul Syahri berharap, dalam menyambut Pilkada 2020 perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dibina dengan baik. Menurutnya, masyarakat harus diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan nurani mereka.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 12:55 WIB
Dilihat : 558 kali

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan menegaskan kepada jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Provinsi Sulawesi Barat agar menjadi penyelesai masalah bukan justru menjadi pembuat masalah. Untuk itu, maka Panwascam diminta untuk menguasai seluruh aspek-aspek dasar pengawasan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Minggu, 8 Maret 2020 - 09:16 WIB
Dilihat : 1,336 kali

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Bawaslu 'Goes to Campus' di Universitas Tomakaka, Sabtu (7/3/2020). Dalam sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bernama Muhammad Irvan menanyakan kepada Ketua Bawaslu Abhan perihal strategi yang ditawarkan kepada mahasiswa agar menghasilkan pilkada yang jujur dan adil (jurdil) sekaligus berintegritas.

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text