Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan DPD RI Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Banyaknya akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU menjadi tantangan Bawaslu dalam pengawasan konten internet dalam kampanye Pemilu 2019. Akun tidak resmi justru berpotensi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memperkuat kerja sama dengan beberapa lembaga negara dalam mengawasi konten internet dalam Pemilu 2019. Hal itu untuk mencegah, mengawasi dan menindak konten hoaks dan ujaran kebencian terkait pemilu di internet.
Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan rekrutmen pengawasan TPS memprioritaskan anak kampung sini (akamsi) atau warga setempat. Hal itu dituturkannya dalam sambutannya di kantor Bawaslu Banggai, Sabtu (12/1/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.
Ditulis oleh nurisman pada Kamis, 1 November 2018 - 18:44 WIB
Semarang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban menjaga etika dan kehormatan lembaga. Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, semakin besar kewenangan Bawaslu akan semakin besar pula potensi ketidakpuasan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan Bawaslu.
Ditulis oleh nurisman pada Rabu, 31 Oktober 2018 - 17:44 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, komunikasi antar penyelanggara pemilu di tengah tahapan yang sangat padat sangat diperlukan.
Ditulis oleh pratiwi eka putri pada Rabu, 31 Oktober 2018 - 14:57 WIB
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berupaya menjaga hak pilih masyarakat di Pemilu 2019 mendatang, termasuk penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah sakit.
Ditulis oleh haryo sudrajat pada Rabu, 31 Oktober 2018 - 14:48 WIB
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga memasuki Oktober 2018, Badan Pengawas Pemilu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah menyelesaikan sebanyak 502 kasus sengketa proses Pemilu 2019.
Ditulis oleh haryo sudrajat pada Senin, 29 Oktober 2018 - 22:19 WIB
Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pilkada dan sengketa proses Pemilu, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Sengketa, di Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018).
Ditulis oleh haryo sudrajat pada Senin, 29 Oktober 2018 - 13:05 WIB
Papua Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meresmikan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/10/2018). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Ditulis oleh Jaka Fajar pada Minggu, 28 Oktober 2018 - 18:42 WIB
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 138 Alat Peraga Kampanye (APK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditertibkan oleh jajaran pengawas daerah. Pemasangan APK berupa baliho dan spanduk ini tidak sesuai dengan aturan.
Ditulis oleh nurisman pada Sabtu, 27 Oktober 2018 - 17:44 WIB
Sampang, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Moch. Afifuddin bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan pemungutan suara ulang Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Semua proses, kata Afif, menjadi fokus pengawasan Bawaslu, baik sebelum hari H maupun pada hari H.
Ditulis oleh mzaint pada Sabtu, 27 Oktober 2018 - 13:34 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai Pemilu Serentak 2019 mendatang akan bisa terselenggara dengan lebih baik dibandingkan Pemilu 2014 silam.
Ditulis oleh mzaint pada Sabtu, 27 Oktober 2018 - 07:09 WIB
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu untuk tetap cermat dalam menentukan suatu laporan sebagai pelanggaran pemilu atau bukan. Pasalnya, tekanan dari pihak pelapor agar laporannya ditindaklanjuti dan dinyatakan terbukti besar.
