• English
  • Bahasa Indonesia

Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dua oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Bima yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan, kini dijatuhi putusan pidana denda 3 Juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri (PN) Raba

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyarankan KPU melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa menulis keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tugas terakhir dari tugas pengawasan. Menurutnya, keterangan tertulis merupakan pertanggung jawaban dari seluruh tugas pengawasan

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Gunawan Suswantoro melakukan seleksi jabatan bagi Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kabupaten/Kota dengan metode Job Fit.

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menjadi lembaga pertama yang melakukan seleksi pejabat Kepala Sekretariat (Kasek) dengan metode uji kesesuaian sampai aparatur tingkat bawah atau daerah.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Senin, 19 Oktober 2020 - 00:27 WIB
Dilihat : 342 kali
Bulungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta Bawaslu Kalimantan Utara (Kaltara) bisa terus bersinergi baik dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait penerapan protokol kesehatan, di setiap tahapan Pilkada 2020. Sebab jenis pelanggaran Pilkada tahun ini, lanjut Fritz, tidak hanya meliputi administrasi dan persoalan sengketa namun juga penerapan protokol kesehatan covid-19.
 
Ditulis oleh : nurisman
pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 22:53 WIB
Dilihat : 320 kali
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sebenarnya. Hal ini menurutnya untuk mendapatkan formula pengawasan berdasarkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 atas berbagai potensi pelanggaran yang muncul sebelum pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020. 
 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 18:07 WIB
Dilihat : 239 kali

Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan PKPU, dengan mengintruksikan jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) untuk menertibkan APK di wilayah masing-masing.

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:30 WIB
Dilihat : 169 kali

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta seluruh jajaran pengawas ikut mengingatkan masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB
Dilihat : 376 kali

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Bawaslu menerima hibah tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemda Kabupaten Bone Bolango. Penandatanganan pemberian hibah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:33 WIB
Dilihat : 292 kali
Mamuju, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sulbar melakukan rapat. Rapat tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu salah satu syarat calon pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Mamuju Tengah.
 
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:26 WIB
Dilihat : 436 kali

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan sedikitnya 9 (sembilan) surat peringatan langsung kepada pasangan calon Bupati/Wali Kota yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Surat peringatan terbanyak dari Bandar Lampung dengan 7 (tujuh) buah.

Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi
pada : Jumat, 16 Oktober 2020 - 15:20 WIB
Dilihat : 320 kali
Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan 26 (dua puluh enam) aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi tersebut berasal dari temuan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 
Ditulis oleh : nurisman
pada : Kamis, 15 Oktober 2020 - 23:46 WIB
Dilihat : 173 kali
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak politik untuk memilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 berdasarkan penilaian diri sendiri, akan tetapi, ASN dilarang untuk mengungkapkan ekspresi pilihanya kepada orang lain, demi menjaga netralitasnya sebagai aparatur negara.
 
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten
pada : Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:50 WIB
Dilihat : 512 kali

Manggar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ingatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten apabila menemui kendala di lapangan baik dari sisi pengawasan maupun penanganan pelanggaran.

Halaman

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text