• English
  • Bahasa Indonesia
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020 melalui media massa dan lembaga penyiaran resmi terbentuk.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan tantangan, hambatan, dan potensi pelanggaran Pilkada 2020. Kendala dan hambatan yang dapat dihimpun Bawaslu berdasarkan hasil laporan kerja jajaran pengawas di seluruh daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih Pilkada 2020 yang tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng platform digital Facebook Indonesia untuk melakukan pengawasan iklan politik dan dana kampanye.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang dari calon petahana menjadi pelanggaran yang banyak terjadi dalam hajatan pilkada.

Ditulis oleh : irwan
pada : Kamis, 16 Juli 2020 - 13:27 WIB
Dilihat : 463 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi Kantor KPK. Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan ada empat tahapan Pilkada 2020 yang disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang. Keempat tahapan tersebut yaitu tahapan pencalonan, dana kampanye, kampanye, dan tahapan pemungutan suara.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Kamis, 16 Juli 2020 - 11:37 WIB
Dilihat : 389 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam menjaga Pilkada 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka perlu strategi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Rabu, 15 Juli 2020 - 19:23 WIB
Dilihat : 681 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Rabu, 15 Juli 2020 - 16:49 WIB
Dilihat : 580 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada 2020. Coklit dilakukan KPU mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 18:42 WIB
Dilihat : 536 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan hingga Selasa 14 Juli 2020 Bawaslu telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 18:27 WIB
Dilihat : 2,275 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan pengawasan Gerakan Klik Serentak secara dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan KPU pada 15 Juli 2020. Dari hasil pemetaan terkait kesiapan teknologi informasi, terdapat 541 kecamatan dari 3.935 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masih mengalami kendala jaringan.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 15:58 WIB
Dilihat : 438 kali

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan anggaran Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 belum cair 100 persen. Padahal, dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, NPHD seharusnya sudah cair 100 persen pada 9 Juli 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Selasa, 14 Juli 2020 - 15:20 WIB
Dilihat : 578 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam pengawasan tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan Pilkada 2020 yang berlangsung 24 Juni hingga 12 Juli 2020, Bawaslu menemukan dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pilkada. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin mengungkapkan ada puluhan ribu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Senin, 13 Juli 2020 - 18:53 WIB
Dilihat : 230 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) melakukan kegiatan prapenandatangan dan finalisasi perubahan putusan bersama tentang Sentra Gakkumdu dalam Pilkada 2020. Kegiatan dilakukan di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Ditulis oleh : irwan
pada : Jumat, 10 Juli 2020 - 09:20 WIB
Dilihat : 205 kali

Tidore, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara melauncing program kegiatan Borero Fola Pilkada (pesan dari rumah pilkada) Rabu (08/07/2020). Ketua dan Anggota Bawaslu Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi atas program yang digagas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tersebut.

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 12 Juni 2020 WIB
Tempat :
Gedung TLC DKPP
Waktu:
Minggu, 26 Juli 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)
Waktu:
Sabtu, 25 Juli 2020 WIB
Tempat :
Darirng (online)
Waktu:
Kamis, 23 Juli 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text