Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (UH). Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengawasan partisipatif.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dan akademisi lebih terlibat aktif dalam perkembangan demokrasi. Dia juga mendorong FISIPOL Unhas mengambil peran dalam riset-riset internasional terkait keadilan pemilu.
"Kami ingin mengajak kampus lebih terlibat aktif dalam perkembangan demokrasi, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Mengingat pengalaman kami sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice (GNEJ) periode 2022-2024, banyak hal yang bisa kita bagikan dan riset bersama terkait hubungan internasional dan peran penyelenggara pemilu," katanya di Ruang Rapat Dekan FISIPOL Unhas, Senin,(12/1/2026).
Bagja berharap kerja sama tersebut mampu melahirkan skema pengawasan partisipatif yang lebih tajam, terutama dalam menghadapi tantangan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mendatang. Menurutnya, dengan keterlibatan mahasiswa dan dosen melalui program "Bawaslu Mengajar", pengawasan pemilu tidak lagi hanya menjadi beban lembaga negara, melainkan menjadi tanggung jawab moral masyarakat sipil.
"Pintu kami terbuka lebar bagi Unhas untuk bersama-sama membicarakan masa depan demokrasi kita melalui forum-forum akademik maupun praktis," jelasnya.
Dekan FISIPOL Unhas Phil Sukri memberikan apresiasi atas kehadiran Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kampus Merah tersebut. Dia menegaskan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari hubungan baik yang telah terjalin dan saat ini didorong untuk lebih menyentuh seluruh jenjang birokrasi, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota.
"Kita ingin kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan kerja sama yang berdampak bagi masyarakat dan kualitas demokrasi kita ke depan," ujarnya.
Penulis dan Foto: Chaidir (Humas Bawaslu Sulsel)
