Kabupaten Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meyakini gerakan Tallu Batulalikan di Toraja Utara (Torut) sebagai wujud konkret pengawasan partisipatif mampu menciptakan Pemilihan 2024 yang jujur dan berintegritas.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja minta Aparatur Sipil Negara (ASN),Kepala Desa, dan Perangkat Desa, jaga netralitas karena meningkatnya tren pelanggaran dalam masa kampanye ini. Menurutnya, kepala desa atau lurah memiliki posisi yang sangat strategis dan pengaruh besar dalam masyarakat.
Purwakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kabupaten Purwakarta segera petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Plh Ketua Bawaslu Lolly Suhenty menjabarkan sejumlah dan tren dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Dia menyebut sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah mengawasi distribusi logistik surat suara pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang berlangsung. Dia juga meminta Bawaslu daerah memperhatikan kelayakan gudang penyimpanan logistik pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak mahasiswa gotong royong mengawasi pelaksanaan Pemilihan serentak 2024. Pasalnya, kata dia, menyukseskan pemilu atau pemilihan merupakan tanggung jawab bersama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Universitas Andalas menjadi juara debat penegakkan hukum pemilu antar perguruan tinggi se Indonesia tahun 2024. Andalas mengalahkan Universitas Indonesia (UI) dengan nilai 6-3. Nilai tersebut diberikan oleh sembilan dewan juri kehormatan yang hadir langsung menyaksikan final debat.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang terdapat penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) agar mempersiapkan potensi adanya PSU.
