• English
  • Bahasa Indonesia

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu melakukan kajian mendalam terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau b

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro memberikan tantangan kepada para CPNS Bawaslu untuk berinovasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada persoalan mekanisme penanganan sengketa pada Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengimbau Bawaslu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu mempersiapkan diri dalam mengantispasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, semua perlu dipetakan dengan analisis.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan seluruh pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk belajar mengambil foto formulir C1-Plano yang baik menggunakan 'hand phone".

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:49 WIB
Dilihat : 83 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta para pengawas TPS ke depan bisa mendokumentasikan form C7 atau daftar hadir pemilih dalam Pilkada 2020. Pasalnya, salah satu sumber masalah pemilihan bermula pada data C7 yang rancu.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:13 WIB
Dilihat : 109 kali

Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan pengawas pemilu harus mengacu UU sebagai dasar bekerja. Meski demikian, Dewi mempersilakan Bawaslu daerah, mulai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota membuat standar operasi prosedur (SOP) sendiri terkait penanganan pelanggaran selama tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 09:10 WIB
Dilihat : 69 kali

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang tak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 terus melakukan tugas kepemiluan. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bisa dilakukan jajaran pengawas di tingkat kabupaten/kota tersebut.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Jumat, 11 Oktober 2019 - 08:47 WIB
Dilihat : 57 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan, secara tidak sadar Bawaslu sudah menjalankan fungsi peradilan pemilu. Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai quasi peradilan menangani sengketa administrasi kepemiluan lebih banyak kasusnya ketimbang jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 10 Oktober 2019 - 14:42 WIB
Dilihat : 73 kali

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna menyamakan persepsi penanganan sengketa pemilu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan Bawaslu daerah menjalin kerja sama lewat pembuatan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Tata Usaha Negaara (PTUN).

Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Desain Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bandung, Kamis (10/10/2019).

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 10 Oktober 2019 - 13:06 WIB
Dilihat : 212 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengharapkan, seluruh pengawas pemilu se-Jawa Timur (Jatim) memperbaiki setiap teknis pengawasan pemilu. Hal ini dia ungkapkan saat menerima laporan akhir pengawasan Pemilu 2019 dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota se-Jatim di Ruang Rapat Lantai Empat Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Ditulis oleh : irwan
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 13:55 WIB
Dilihat : 121 kali

Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu M Afifuddin berharap, proses Pilkada Serentak 2020 tidak terhambat dan dihambat siapapun supaya pelaksanaannya berjalan sukses. Ajang pesta demokrasi tahun depan akan dilangsungkan di 270 wilayah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk 8 wilayah di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 12:06 WIB
Dilihat : 136 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta peserta sekolah kader berani mengawasi dan memantau praktik kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Sebab sebagai alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Angkatan Kedua Tahun 2019, peserta harus berani melaksanakan tanggung jawab moril dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 11:46 WIB
Dilihat : 133 kali

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, sekolah kader pengawasan partisipatif sebagai salah satu pilot project dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang akan terus dilakukan Bawaslu. Menurutnya, dalam setiap gelombang bakal ada kenaikan jumlah peserta.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Rabu, 9 Oktober 2019 - 11:02 WIB
Dilihat : 145 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menekankan pentingnya melakukan riset terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dia melihat perlu adanya kajian terkait pasal-pasal yang dianggap perlu pembaruan misalnya dalam aturan berkampanye dan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Halaman

LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

File Pendukung: 

Surat Imbauan Netralitas ASN

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ProvinsiSulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:

PERUBAHAN PERSYARATAN UMUM BAGI PELAMAR SELEKSI CPNS BAWASLU DAN KERINGANAN PERSYARATAN, KHUSUS BAGI PELAMAR DARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN SULAWESI TENGAH PASCA BENCANA ALAM

Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah serta  masih terbatasnya pelamar CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum memandang perlu melakukan perubahan persyaratan pendaftaran bagi seluruh kategori pelamar dan keringanan persyaratan, khusus bagi pelamar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah akibat dampak dari bencana alam. Adapun perubahan persyaratan dan keringanan persyaratan dimaksud adalah:
 

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 22 November 2019 WIB
To event remaining 38 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 21 November 2019 WIB
To event remaining 37 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 20 November 2019 WIB
To event remaining 36 days
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 15 Oktober 2019 WIB
The upcoming date less then 1 day.
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 14 November 2019 WIB
To event remaining 30 days
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text