• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.

Jakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawasu dan KPU sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana hibah Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tetap melakukan kerja pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, ada beberapa bentuk pengawasan penundaan pilkada yang kini masih dilakukan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Saturday, 7 March 2020 - 14:08 WIB
Dilihat : 1,667 kali

Bangka Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghimbau jajaran Bawaslu dan KPU di daerah mempererat hubungan dengan menjalin koordinasi dan komuikasi yang baik. Jika Bawaslu dan KPU sering 'ngopi' bareng, menurutnya dapat mengantisipasi berbagai persoalan.

“Harusnya tidak ada lagi persoalan karena sudah selesai di warung kopi,” ujarnya saat kegiatan ‘Ngopi’ (Ngobrol Politik) Bersama Bawaslu RI di Kabupaten Bangka Barat, Jumat (6/3/2020).

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Friday, 6 March 2020 - 18:16 WIB
Dilihat : 692 kali

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja ingin memastikan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa telah tersedia dengan baik, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga kemudahan pemohon dalam melaporkan sengketa, salah satunya melalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 6 March 2020 - 17:15 WIB
Dilihat : 1,020 kali

Simalungun - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Abhan berharap operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) harus hati-hati sekaligus cermat dalam memeriksa dan memasukkan dokumen pencalonan perseorangan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, Silon kerap menjadi salah satu persoalan yang terjadi dalam proses pendaftaran jalur perseorangan.  

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 6 March 2020 - 14:19 WIB
Dilihat : 2,108 kali

Simalungun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota bukan menjadi halangan mengawasi Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran sekretariat Bawaslu di daerah turut membantu pengawasan seperti tahapan verifikasi faktual calon perseorangan.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Thursday, 5 March 2020 - 22:24 WIB
Dilihat : 718 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Goes to Campus kembali hadir. Kali ini Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendatangi dua universitas di Yogyakarta yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Acara yang dibentuk dalam kuliah umum ini, membuat Bagja dihujani pertanyaan terkait pengawasan politik uang.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Thursday, 5 March 2020 - 11:52 WIB
Dilihat : 1,349 kali

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib meningkatkan skill menjadi mediator. Salah satunya mediator harus bisa melatih kemampuan membaca suasana persidangan, agar bisa mengetahui arah framing persidangan dalam penyelesaian perkara sengketa Pilkada Tahun 2020.

Ditulis oleh : irwan
pada : Thursday, 5 March 2020 - 08:52 WIB
Dilihat : 596 kali

Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meresmikan kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (4//3/2020). Dia berharap, adanya kantor Sentra Gakkumdu dapat meningkatkan pola kerja sama tiga instansi (Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan) dalam menegakkan hukum pidana untuk Pilkada 2020.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Wednesday, 4 March 2020 - 21:05 WIB
Dilihat : 442 kali

Labuhan Batu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta agar Calon Kepala Daerah (Cakada) tidak menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik praktis dalam Pilkada 2020. Dia melihat, ASN kerap menjadi korban dalam proses pergantian kepala daerah tersebut.

Ditulis oleh : nurisman
pada : Wednesday, 4 March 2020 - 19:43 WIB
Dilihat : 768 kali

Baturaja, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan perjuangan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang menghasilkan reformasi. Mahasiswa sebagai pemilih milenial menurutnya tampil sebagai penjaga demokrasi.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Wednesday, 4 March 2020 - 15:45 WIB
Dilihat : 279 kali

Labuhanbatu Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendapatkan hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Labusel. Ketua Bawaslu Abhan menerima hibah tersebut dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Labusel. Penandatanganan dilakukan di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK) Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan, Rabu (4/03/2020).

Pages

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 3 February 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Friday, 31 January 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 4 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Wednesday, 5 February 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text