Capai 2.126 Kasus, Pelanggaran Protokol Kesehatan Paling Banyak Selama Tahapan Pilkada 2020
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut pelanggaran protokol kesehatan (prokes) menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon.

Dewi Pertanyakan Legalitas Sirekap Bisa Dijadikan Alat Bukti untuk Penanganan Pelanggaran
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mempertanyakan legalitas Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) apabila bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada 2020.

Dalam Talkshow BNPB, Dewi Jelaskan Jenis Sanksi Pelanggar Prokes Pilkada
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan ada dua sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) covid-19. Terkait itu, Bawaslu berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Bawaslu Proses Permohonan Sengketa Pilkada 2020 Paslon di Kabupaten Boven Digoel
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan masalah penetapan pasangan calon (paslon) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Boven Digoel, Yusak Yaluwo dan Yakobus Jekson Weremba akan berujung pada penyelesaian sengketa.

Tentang Sirekap, Bawaslu Serukan KPU Segera Siapkan Rekapitulasi Manual
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Mengkritisi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang masih menjadi basis utama dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyerukan KPU segera menyiapkan  proses rekapitulasi manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi.

Tahap Pungut Hitung, Abhan tegaskan Pasien Covid-19 Tetap Memiliki Hak Pilih
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan masyarakat yang terkena Covid-19 tetap memiliki hak pilih dan Bawaslu akan mengawasi proses tersebut. Hanya saja mekanismenya bagi pasien Covid-19 akan didatangi oleh petugas KPPS baik ke rumah bagi yang melakukan isolasi mandiri (tidak dapat datang ke TPS) dan rumah sakit.

5 Hari Jelang Pemungutan Suara, Bawaslu Ingatkan KPU Soal Distribusi APD Belum Merata
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan KPU harus segera melengkapi kebutuhan logistik serta Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pilkada 2020. Pasalnya pemungutan suara sudah tinggal menghitung hari. Dia mendapatkan laporan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah masih belum menerima baju APD dan juga thermo-gun.

Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Tahap Penyidikan
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo mengungkapkan, dari total 3.814 dugaan pelanggaran pilkada yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat, terdapat 112 kasus dugaan tindak pidana pemilihan (pilkada) yang sudah masuk tahap penyidikan yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Antisipasi Pelanggaran Jelang Masa Tenang, Abhan Minta Sentra Gakkummdu Daerah Optimalkan Peran
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran dalam mengantisipasi pelanggaran menjelang masa tenang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Kunker ke Depok Bersama Komisi II DPR, Fritz Minta Sarung Tangan Tersedia di TPS
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Depok, Badan Pengawasan Pemilihan Umun - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi II DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat. Dia menyoroti soal sarung tangan lateks masih belum tersedia sedangkan perangkat alat pelindung diri (APD) lainnya pencegahan penyebaran covid-19 sudah lengkap.

Bawaslu Bakal Terbitkan Buku Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu berencana akan menerbitkan buku terkait penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meyakini buku tersebut akan bermanfaat baik oleh publik maupun jajaran Bawaslu.

Di Toraja, Bagja Minta Pemilih Pemula Awasi dan Pantau Proses Rekapitulasi di TPS
Ditulis oleh : nurisman pada :

Tana Toraja, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja meminta para pemilih pemula membantu mengawasi dan memantau segala proses yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Tahun 2020.

Bawaslu Harmonisasikan Dua Rancangan Perbawaslu dengan Kemenkumham
Ditulis oleh : hendru pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan harmonisasi rancangan dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua rancangan Perbawaslu tersebut yaitu pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (tungsuara) serta Perbawaslu pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada 2020.

Wujudkan Reformasi Birokrasi, Bawaslu Lantik 257 Pejabat Fungsional dan Administratif
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 257 pejabat fungsional dan administratif. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Soal Penanganan Pelanggaran TSM, Dewi Minta Bawaslu Provinsi Utamakan Komunikasi Terbuka
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu Provinsi yang menangani laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilkada mengutamakan komunikasi secara terbuka. Menurutnya perlu pengumpulan informasi secara lengkap dalam menangani laporan dugaan pelanggaran TSM.