Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Batas pendaftaran lembaga/organisasi pemantau Pemilu 2019 yaitu tujuh hari sebelum pemungutan suara, atau 10 April mendatang. Diinformasikan kepada lembaga/organisasi pemantau Pemilu yang belum atau yang ingin mendaftar supaya segera mendaftarkan diri ke Bawaslu RI, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai cakupan wilayah yang ingin dipantau.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menegaskan, siapapun yang mencoba menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara 17 April bisa dikenakan sanksi pidana dan denda.
“Hati-hati, jangan coba-coba mengintimidasi pemilih, karena jika terbukti bersalah akan dipidana dan denda sesuai aturan dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” lanjut Afif dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), di Jakarta, Kamis (28/03/2019).
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu tidak hanya melakukan berbagai upaya pencegahan, namun juga mengawasi serta menindak terhadap penyebaran hoaks atau berita yang tidak benar dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Hingga saat ini Bawaslu telah melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 127 akun media sosial yang menyebarkan hoaks.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta peserta Pemilu untuk tidak melanggar dengan melakukan politik uang. Yang terbukti akan dikenakan sanksi diskualifikasi.
Berdasarkan data Bawaslu, dari 66 putusan pidana yang telah inkracht, sembilan di antaranya merupakan putusan pidana politik uang. Dari sembilan putusan tersebut, ada pelaku yang telah didiskualifikasi dan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu mengapresiasi Google yang telah berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan Bawaslu dengan turut menjaga proses Pemilu. Google bersama media cetak dan elektronik turut serta memberantas hoaks dan ujaran kebencian yang marak jelang Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 tinggal 21 hari lagi. Salah satu unsur yang ikut menentukan legitimasi pemilu adalah keberadaan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Bawaslu memperkirakan total jumlah saksi di TPS mencapai 16 juta orang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu tidak akan mengijinkan pengawas pemilu tingkat kecamatan, desa, dan TPS hadir ke sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2019 untuk menyampaikan keterangan tanpa diminta oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merilis Update data pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada tautan >>> Link Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 25 Maret 2019 <<<
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Australian Labor Party atau Partai Buruh Australia melakukan audensi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, (26/3/2019).
Dalam kunjungan tersebut, Project Officer, Elias Hallaj, didampingi empat pengurus partai, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah memberikan akreditasi pemantauan Pemilu kepada 51 lembaga pemantau pemilu. Sebanyak 49 lembaga pemantau dari dalam negeri, dan 2 lembaga pemantau pemilu dari luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu memutuskan, Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Keputusan nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi di gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 808.856 orang pengawas TPS dilantik secara serentak di seluruh Indonesia, Senin (25/3/2019). Pelantikan dilakukan oleh 7.201 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pelantikan dilakukan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepat 23 hari sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019. Ratusan ribu pengawas TPS tersebut akan bertugas selama 30 hari hingga 7 hari setelah pemungutan suara. Pengawas TPS merupakan klausul baru dalam Pemilu 2019 sebagai mandat UU Pemilu.
Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat konsep delegasi atau mandat dari bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwascam untuk menyelesaikan sengketa on the spot dalam tahapan kampanye dan rapat umum pemilu 2019 secara cepat dan tepat di lapangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye Pemilu 2019, partai politik peserta Pemilu 2019 serta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden mendeklarasikan komitmen bersama untuk melaksanakan kampanye santun guna mewujudkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Poin yang dideklarasikan, yakni:
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mendorong calon legislatif (Caleg) perempuan berjuang untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di DPR, DPD RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Pemilu serentak 2019.