Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, menawarkan formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) untuk menggantikan sistem proporsional yang selama ini digunakan dalam Pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2019 harus dilakukan secaran transparan.
Bawaslu RI perintahkan seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se-Indonesia yang akan merekrut pengawas Pemilu di TPS supaya dilakukan secara transparan dan terbuka, kata Abhan saat menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum bersama Panwascam se-DKI Jakarta, Minggu (24/02/2019).
Gunungkidul, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 18 desa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul melakukan Deklarasi Desa Anti Politik Uang. Tujuan deklarasi ini adalah sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam menolak segala bentuk praktek politik uang di dalam penyelenggaraan Pemilu, menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, tertib dan sukses dengan tidak diwarnai praktek politik uang serta tonggak baru mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan perempuan mempunyai peran penting dalam menyukseskan Pemilu. Sebagai peserta, perempuan memiliki sumbangsih dalam tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan sebagai pemilih, perempuan menjadi penggerak sosial.
Menurut Dewi, perempuan juga bisa menjadi bagian penting yang menentukan kualitas keterpilihan calon perempuan yang bisa mewakili kepentingan perempuan yang nantinya berjuang untuk kepentingan perempuan yaitu keadilan dan kesetaraan.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, tahapan kampanye rapat umum termasuk tahapan Pemilu yang berpotensi besar terjadinya pelanggaran pidana Pemilu.
"Di samping tahapan pendistribusian logistik serta pemungutan dan penghitungan suara yang juga krusial dan rentan terjadi pelanggaran," ujar Dewi dalam Workshop Gakkumdu pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu Gelombang V Tahun 2019, di Surabaya, Kamis (21/2/2019).
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, politik uang merupakan racun dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Afif mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memerangi politik uang dalam Pemilu 2019.
“Politik uang sudah dikategorikan sebagai kejahatan dalam Pemilu. Racun yang bisa menyebar kemana-mana. Mari kita cegah dan lawan bersama”, jelas Afif dalam Dialog Demokrasi dengan tema ‘Menguji Demokrasi Seribu Pulau’, di Lampung, Senin (18/02/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik. Menurut Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja, potensi penyalahgunaan bantuan sosial dalam pemilu ada dalam tahapan kampanye, tahapan pra kampanye dan pasca kampanye. Di antara bentuk pelanggarannya adalah dengan mengadakan kegiatan pada kelompok masyarakat.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang berkualitas.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, peran penting para tokoh agama salah satunya yaitu ikut mensosialisasikan terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak Golput, serta terkait bahaya politik uang.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pengawas TPS paling lambat dibentuk 23 hari menjelang hari pemungutan suara. Menurutnya, merekrut 805.062 orang tentu bukan pekerjaan yang mudah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang dimulainya kampanye rapat umum pada 24 Maret mendatang, Ketua Bawaslu RI, Abhan meminta jajaran pengawas Pemilu daerah memperkuat sinergitas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (8/2/2019) hingga Minggu (10/2/2019).
Rakernis yang melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ini untuk mematangkan persiapan pengawasan kampanye rapat umum yang akan dimulai pada 24 Maret mendatang.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, menjaga kualitas proses adalah tugas pengawas pemilu. Pengawas pemilu memastikan proses pemilu berjalan baik dan hasilnya dapat diterima masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, di Makassar, Jumat malam (8/2/2019).
“Semakin berkualitas prosesnya, legitimasi atas hasilnya akan makin baik. Tetapi, kalau kualitas prosesnya jelek, orang akan menyalahinya,” kata Afif.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, semakin akurat data pemilih, maka pemilu akan semakin baik. Bawaslu menjadikan akurasi data pemilih sebagai awal identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Contohnya, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sampang, Madura, beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan dalam Rakornas Dukcapil Tahun 2019 bertema Dukcapil Go-Digital di Makasar, Jumat (8/2/2019).
