Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hari ini, Sabtu (27/4/2019), sejak pagi pukul 06.00 WIB, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memulai rangkaian kegiatan supervisi pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Jakarta. Hal tersebut, guna mencegah masalah terulang.

Afif--demikian dia biasa disapa--mengungkapkan, pentingnya bagi pengawas pemilu melakukan supervisi pengawasan, sehingga PSU berjalan lancar.

"Supervisi pengawasan pemilu bertujuan mencegah terjadinya pengulangan masalah yang menyebabkan PSU," katanya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bertambahnya jumlah pengawas pemilu membuat Bawaslu memberikan perhatian khusus. Selain terus melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna memberikan santunan, Bawaslu juga bakal memberikan bantuan bersifat 'charity'.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Terkait kelanjutan pemilu di beberapa negara, Bawaslu memastikan sudah ada kabar kepastian pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Sydney, Australia dan Kuala Lumpur, Malaysia.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, akan ada PSL luar negeri di Sydney, Australia. "Sudah ada tindak lanjut dan akan ada Pemilu lanjutan," sebutnya dia di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (26/4/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memastikan rekomendasi berkaitan dengan persoalan salah input form C1 Plano di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang ditampilkan pada portal pemilu2019.kpu.go.id berjalan maksimal. KPU diminta teliti dan lebih berhati-hati.

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar menyebut, sampai 25 April 2019 telah ada 7.132 pelanggaran pemilu baik berdasarkan laporan atau temuan yang telah diregistrasi di Bawaslu RI.

Dia menunjuk, dari jumlah temuan dan laporan tersebut, ada 6.929 berasal dari temuan dan 903 berasal dari laporan dugaan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan pentingnya mengedukasi masyarakat dari bahaya hoaks yang menjamur di media sosial (medsos). Terlebih dalam masa pemilu 2019 seperti sekarang ini.

Ia menilai, masalah hoaks mulai banyak merebak sejak Pilpres 2014 yang menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua. Bagja berpandangan, polarisasi masyarakat terjadi lantaran adanya pertarungan pendukung fanatik antara dua kubu peserta Pilpres baik di dunia maya maupun dalam realita kehidupan nyata.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menunjuk, ada dua titik potensi paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahap penghitungan suara. Keduanya yakni di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Adapun saat ini, kata Bagja, penghitungan suara berada di tingkat kecamatan. Maka dari itu, dia meyakinkan, saat ini merupakan waktu  tepat dalam mengawal dan menjaga proses hitung formulir C1.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah merilis update data pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 23 April 2019 Data selengkapnya bisa dilihat pada tautan >>> Link Data Pelanggaran Pemilu  Tahun 2019 per 23 April 2019 <<<

Pandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo melakukan kunjungan supervisi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (24/4/2019). Sebab dari rekomendasi pengawasan di tempat ini, ada delapan tempat pemungutan suara (TPS) akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Namun, dua dari delapan TPS tersebut bakal PSU dengan catatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjadi satu-satunya lelaki yang menjadi pembicara dalam diskusi media bertema: 'Jaga Kemurnian Suara Rakyat, Kawal Perolehan Suara Caleg Perempuan' pada hari Rabu (24/4/2019).

Dalam diskusi buah kerja sama antara Kemitraan, Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan, dan Bawaslu, Titik Anggrain Direktur Eksekutif Perludem menyampaikan, masyarakat dan pengawas pemilu berkepentingan mengawal penyelenggaraan agar memenuhi integritas proses dan hasil pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan, proses pengawasan Pemilu yang berjenjang bertahap dan berjenjang menjadi salah satu cara mengurangi berbagai kecurangan. Termasuk potensi mengurangi kesalahan manusia (human error) misalnya saat penulisan perolehan suara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat melaporkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ke Bawaslu, usai memviralkannya di media sosial (medsos).

Bagja menyatakan, pada dasarnya mengunggah temuan dugaan pelanggaran Pemilu di dunia maya itu diperbolehkan. Dia yakin, tak ada aturan yang melarang aksi memviralkan aksi pelarang lewat medsos. Namun dirinya menekankan, sebaiknya melaporkan pula ke Bawaslu aksi pelanggaran tersebut ke Bawaslu.

Pandan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo meminta pemerintah memberi perlakuan yang sama dalam pemberian santunan bagi ratusan pengawas pemilu yang sakit hingga meninggal dunia.

Hal itu menyikapi langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang bakal mengalokasikan dana untuk memberi santunan kepada 90 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melakukan supervisi pengawasan ke Jawa Timur (Jatim). Bawaslu mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim bisa bersama-sama mengatasi masalah langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Masalah bisa selesai di TPS," kata Afif di kantor KPU Provinsi Jatim di Surabaya,, Selasa, (23/4/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2019 pada Rabu (17/4/2019) lalu tidak semuanya berjalan mulus. Banyak muncul masalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti kekurangan logistik dan daftar pemilih yang amburadul. Sehingga menganggu proses pemungutan dan penghitungan suara. Maka, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS).