• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Malut Cabut Hasil Rekapitulasi di Dua Daerah Berdasarkan Kesepakatan Saksi

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin (kanan) saat membacakan keterangan tertulis untuk sengketa hasil pileg dengan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (tengah) dan Kordiv Hukum Pusat Data dan Informasi Bawaslu Malut Fahrul Abd Muid dalam sidang di MK, Jakarta, Senin 15 Juli 2019/Foto: Rama Agusta

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin mengatakan, pihaknya mencabut data rekapitulasi untuk Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), di mana terjadi perbaikan data rekapitulasi yang berbeda antara DB1-DPRD Provinsi di Kota Ternate dan DA1 DPRD-Provinsi untuk Kabupaten Halbar.

Hal itu dikarenakan saat proses rekapitulasi di setiap jenjang di dua daerah, yakni di Kota Ternate dan Kabupaten Halbar ada salah input yang dilakukan oleh petugas Bawaslu, namun tidak ada keberatan dari partai Garuda selaku pemohon untuk daerah pemilihan I.

"Bawaslu Provinsi Malut mencabut hasil rekapitulasi karena sempat ada salah input dari petugas dalam Sidang PHPU Pileg di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Abhan Harap Prestasi Kerja Bawaslu Diikuti Pertanggungjawaban Keuangan

Muksin menambahkan, berdasarkan hasil pengawasan jajarannya tidak menemukan adanya pengrusakan surat suara oleh oknum tertentu seperti dituduhkan Partai Garuda. Dia mengakui, memang ada salah penulisan angka dalam proses rekapitulasi yang menimbulkan selisih yang tidak sesuai.

"Maka Panwascam Kota Ternate memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan yang dicatat dalam formulir DA1 dan DAA1 yang disepakati para saksi parpol sehingga dilakukan hasil penghitungan ulang," tegasnya.

Dalam sidang tersebut, Muksin didampingi Kordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Baca juga: 22 Rekomendasi Bawaslu Papua, Tujuh PSU Tak Ditindaklanjuti KPU Papua

Sidang sengketa PHPU Pileg ini dipimpin Majelis Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Anggota Majelis MK Suhartoyo dan Wahiduddin Adams yang juga mengesahkan alat bukti yang disampaikan Bawaslu.

Editor: Ranap Tumpal HS

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu
Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu