Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan keterangan terkait laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan pemilih sehingga menimbulkan kerugian jumlah suara oleh pemohon yaitu pihak PKS. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf yang didampingi Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dalam sidang Perselisihan Hasil Peimlihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Azry menyatakan, memang di Kabupaten Selayar tidak terjadi permasalahan terkait perolehan suara secara berjenjang. Namun dirinya mengaku, memang ada pencoblosan ganda. Azry menjelaskan, hal ini telah dilanjutkan dan dilaporkan ke pihak berwajib bahkan telah ada sanksi pidana yang ditanggung pelaku.
"Memang benar dari hasil pengawasan ada pemilih yang memilih dua kali atas nama dari Darja dan Sudarja sehingga jajaran panwascam Bawaslu Selayar melakukan pengkajian penelitian. Ini telah menjadi tindak pidana," tutur Azry di Ruang Sidang Panel 3, Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Baca juga: Bawaslu Telah Tindak Lanjut Berkurangnya Kursi PKS di Lampung
Hal ini diketahui atas laporan yang PKS kepada Bawaslu Selayar, namun keputusan dirasa tak tegas dan bersifat sementara sekaligus meminta kelanjutan di kepolisian. Atas dasar itu, PKS meminta MK memerintahkan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 002 dan TPS 004. Selain itu menetapkan suara PKS sebesar 1.233 suara.
"Hasil kajian kami soal hal tersebut tidak direkomendasikan PSU karena memilih dua kali dalam aturan perundang-undangan bukan syarat PSU," jelasnya.
Menurutnya, ini telah tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 372 ayat 2 tentang Pemilu. Azry menjelaskan, beberapa kriteria pasal tersebut tercantum bahwa memilih dua kali bukan menjadi syarat dilakukannya PSU kecuali tidak terdaftar di TPS, sedangkan pemilih terdaftar di kedua TPS yaitu TPS 02 dan TPS 4 Desa Polassi. "Permasalahan ini tindak pidana dan sudah diputus Minggu lalu setelah proses dari keterangan ini berlangsung," tambahnya.
Baca juga: Fritz: Bawaslu Buktikan Mampu Kelola Keuangan Negara
Sidang ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Anggota Hakim Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Dalam sidang ini, Bawaslu Sulsel pun memberikan keterangannya dalam perkara yang dilaporkan untuk Sainuddin, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
