Berita

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said Indonesia could be an example of other countries related to the implementation of the COVID-19 preventive health protocol in the implementation of the 2020 Simultaneous Local Elections. for Electoral System (IFES), Thursday (2/7/2020).

"I see that Indonesia can be an example that can be studied by several countries regarding the protocols (health co-19) that we do," he said.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan Indonesia bisa menjadi contoh negara lain terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi daring bertajuk: Administering Election During Pandemic yang digelar The International Foundation for Electoral System (IFES), Kamis (2/7/2020).

"Saya melihat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh yang dapat dipelajari oleh beberapa negara terkait protokol-protokol (kesehatan covid-19) yang kita lakukan," cetusnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam memperdalam ilmu kepemiluan, mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyambangi kantor Bawaslu pusat, Rabu (1/7/2020). Dosen Hukum Tata Negara Untag Surabaya Widi Cahyo Nugroho menyatakan, kedatangan ini dalam mengajak mahasiswa mengetahu lebih dalam kepemiluan dan aturannya.

“Selain teori, aturan dan permasalahan tentu hal ini menjadi pembelajaran. Sementara terkait demokrasi, mahasiswa juga memiliki peran untuk mengawal proses pemilu,” ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya tetap netral dalam ajang Pilkada 2020 meski mempunyai hak pilih. Seruan ini diungkapkannya dalam kampanye virtual gerakan nasional netralitas ASN yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara dalam jaringan (daring).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menghadiri rapat pemetaan daerah rawan pilkada di masa pandemik covid-19 dan pilihan respon kebijakan. Dalam rapat bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dia menyoroti masalah syarat kesehatan khususnya infeksi covid-19 bagi calon peserta pilkada dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan kondisi pandemik covid-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos), dia mengusulkan Kementerian Dalam Negeri tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar said the need for the work of three state institutions, namely the KPU, Bawaslu, and the KPK in mitigating alleged criminal violations of money politics in elections and elections.

According to him, this was done to facilitate enforcement and avoid overlapping enforcement of election or election criminal offenses. Because all this time, he acknowledged, Bawaslu was often seen as stepping over other institutions is cracking down on alleged violations of election crimes.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan perlunya kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakkan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada. Sebab selama ini, dia mengakui, seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Jakarta, Election Supervisory Body - Chairman of the Election Supervisory Body Abhan admitted, the implementation of the 2020 elections during the co-19 pandemic in December is not easy for the election organizers. Even so, he was optimistic that the implementation could be done well as long as he paid attention to the four main conditions.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengakui, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19 pada Desember mendatang bukan hal yang mudah bagi penyelenggara pemilu. Meski begitu, dirinya optimis penyelenggaraan bisa dilakukan dengan baik asal memperhatikan empat syarat utama.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu resmi meluncurkan pengawasan Pilkada 2020 di tengah pandemik covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua jajaran di Bawaslu baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadi wasit yang objektif dan netral.

Menurutnya, kondisi pilkada dalam masa pandemik merupakan hal yang baru dialami Indonesia. Tito khawatir jajaran penyelenggara pemilu di daerah membuat diskresi terhadap situasi kondisi saat ini.

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu launched the latest Election 2020 Election Vulnerability Index (IKP) of Election, as well as 2020 Election Supervisory. In the data collected by Bawaslu, the level of local election vulnerability increased due to the outbreak of COVID-19 infection.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, sekaligus Pengawasan Pilkada 2020. Dalam data yang dihimpun Bawaslu, tingkat kerawanan Pilkada meningkat karena mewabahnya infeksi covid-19.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, IKP ini dibuat berkala dalam rangka memasuki tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang akan dimulai 24 Juni 2020. Data IKP termutakhir ini agak berbeda, karena didasarkan dari data di lapangan baik dari provinsi hingga kecamatan.

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Hubugan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi sebelas daerah di Jawa Tengah (Jateng). Dia melakukan pengecekan 'amunisi' infrastruktur dan keterampilan jajaran pengawas Pilkada 2020 yang perlu beradaptasi dengan situasi pandemik covid-19.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifakasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan.

Dewi menjelaskan, potensi pelanggaran berupa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi, pendukung membantah memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara pemilihan, pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.