Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengajak semua pihak terutama penyelenggaradan pemantau pemilu untuk melahirkan inovasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pilkada yang ditunda akibat virus Korona. Menurutnya, hal ini penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih mengingat ada kecenderungan turunnya partisipasi pemilih akibat dampak pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi 9 Desember 2020. Hal tersebut merupakan hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Genap berusia 12 tahun, peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu dan kewenangannya semakin kuat. Berikut harapan pandangan para tokoh pemantau pemilu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini memandang Bawaslu harus terus bertransformasi secara kelembagaan, bukan hanya terkait sifat kelembagaannya, namun juga daya jangkau kewenangannya dalam spektrum pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pada 9 April 2020, Bawaslu genap berusia 12 tahun. Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu dan kewenangan Bawaslu semakin kuat yaitu dalam penyelesaian sengketa pemilu mendapat pandangan dan dan harapan dari berbagai kalangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah hadir selama 12 tahun untuk mengawasi serta menegakkan keadilan pemilihan di Indonesia. Puncak reformasi kewenangan serta status kelembagaan Bawaslu terjadi tahun 2017 dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu aspek penting dari aturan ini ialah permanennya Bawaslu tingkat kabupaten/kota.
Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok - Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-12 Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Kota Solok tunjukkan solidaritas kebangsaan melawan covid-19. Caranya dengan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat sekitar, bantuan alat pelindung diri (APD), asupan gizi bagi tenaga medis, membagikan masker, dan melakukan donor darah di Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Kota Solok, Kamis (9/4/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi meluncurkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) pertama melalui dalam jaringan (daring). Program SKPP Daring dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Bawaslu di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sahabat Bawaslu, tahukah Anda, kehadiran Bawaslu merupakan hasil dari kontemplasi panjang para stakeholder pemangku kepentingan demi menegakkan tonggak demokrasi bangsa lewat pemilu yang jujur dan adil serta langsung, umum, bebas, dan rahasia?
Berbagai masalah, kendala, dan tantangan mewarnai dinamika dalam kehadiran hingga penguatan Bawaslu sebagai pengawas dan pemberi keadilan pemilu maupun pilkada. Terjadinya beberapa kali perubahan dan penggantian undang-undang (UU) yang memberikan mandat kewenangan sekaligus kelembagaan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Merefleksikan hari ulang tahun (HUT) ke-12 tahun, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan pentingnya kerja sama dalam mengawal demokrasi bangsa. Dia pun mengajak seluruh jajaran Bawaslu melakukan aksi solidaritas dalam memerangi penyebaran virus Korona di seluruh Indonesia.
Kerja sama yang Abhan maksud ialah, kerja-kerja yang dilakukan seluruh jajaran pengawas pemilu, mulai dari pengawas TPS hingga jajaran Komisioner Bawaslu RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sahabat Bawaslu, dalam rangka peringatan hari lahir ke-12 Bawaslu yang jatuh pada 9 April 2020, kami menampilkan sekilas perjalanan lembaga ini. Bermula dari awal perannya, hingga kini menghadirkan kontribusi dalam menjaga demokrasi, menghadirkan keadilan pemilu.
Tulisan akan dibuat secara berseri, yang akan terbit tiap hari mulai hari ini hingga empat hari mendatang. Ini merupakan tulisan pembuka. Semoga bisa memberikan pencerahan dan menambah pengetahuan.
Jakarta, Election Supervisory Body- Bawaslu member Rahmat Bagja said that the dispute settlement process that occurred before the 2020 elections postponed continues. He also asked the ranks of the election supervisors to follow up on the settlement of disputes that submitted to the Election Supervisory Body through online communication.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, proses penyelesaian sengketa yang terjadi sebelum Pilkada 2020 ditunda tetap dilaksanakan. Ia pun meminta jajaran pengawas pemilu menindaklanjuti penyelesaian sengketa yang masuk Bawaslu melalui komunikasi dalam jaringan (daring).
Bagja menjelaskan, sampai saat ini Bawaslu masih menginventarisasi masalah teknis dilapangan terkait penundaan pilkada. Lembaga pengawas pemilu juga terus meningkatkan kualitas pengawasan pilkada seiring mewabahnya Covid-19 di tanah air.
Jakarta, Election Supervisory Body - The emergence of a COVID-19 or coronavirus outbreak has delayed several stages of the 2020 elections. Supervision work has also hampered to make election supervisors with Ad Hoc status must be deactivated first.
Through letter number 0255/K.BAWASLU/TU.00.00/III/2020 and Circular Letter Number 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 it is notified of the temporary dismissal of the Sub-District level Supervisory Committee (Panwascam) and the Supervisory Committee of the Village from the postponement Simultaneous local elections in 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Munculnya wabah virus COVID-19 atau corona membuat beberapa tahapan Pilkada 2020 tertunda. Kerja-kerja pengawasan pun menjadi terhambat sehingga membuat pengawas pemilu yang berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan terlebih dahulu.
Melalui surat Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.00/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 diberitahukan adanya pemberhentian sementara Panitia Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) serta Panwaslu Kelurahan/Desa imbas dari penundaan Pilkada Serentak 2020.
Jakarta- Election Supervisory Body - Bawaslu Member Fritz Edward Siregar asserted, the process of handling violations of the abuse of authority of regional heads and local government officials for the interests of the elections regulated in Article 71 of Law Number 10 of 2016 on Election of Governors, Regents and Mayors or commonly referred to as the Election Law will still be enforced. The reason, he said, until now, the regulation on the Local Election Law 10/2016 is still running, and there are no replacement regulations.
