Saka Adhyasta Pemilu Seruyan, Pramuka Pengawal Pemilu Pertama di Kalteng
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Seruyan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Seruyan kembali menjadi pelopor di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kali ini, dalam model pengawasan partisipatif, Bawaslu Seruyan menggelar kemah Saka Adhyasta Pemilu yang diikuti 170 pramuka tingkat penegak se-kabupaten yang berjuluk 'Gawi Hatantiring' tersebut.

Supervisi ke Pesbar dan OKU Timur, Bagja Minta Paslon Tahan Diri Gerakkan Massa
Ditulis oleh : nurisman pada :

Krui, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melakukan serangkaian perjalanan supervisi pengawasan dalam rangka menghadapi Pilkada 2020 di Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan (Sumsel), Senin, (2/3/2020). Bagja menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), Lampung Barat dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel. Dia meminta pasangan calon (paslon) kepala daerah menahan diri dalam menggerakkan massa yang bisa menimbulkan kekerasan.

Fritz Jelaskan 15 Kompetensi sebagai Panwascam
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Sumbawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan, ada 15 kompetensi yang perlu dipenuhi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dengan 15 kompetensi ini, menurutnya, Panwascam diharapkan bekerja dengan baik.

Bangun Harja Jadi Desa Antipolitik Uang Pertama di Kalteng
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Seruyan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terik matahari tak jadi penghalang sepuluh warga di Desa Bangun Harja meneriakkan tolak politik uang. Dipimpin sang kepala desa (kades), sepuluh warga yang kini sebagai tim relawan itu mendeklarasikan kesiapannya mengawal Desa Bangunharja menjadi desa antipolitik uang.

Teliti Proses Pencalonan, Bawaslu Daerah Diminta Perkuat Analisis Hukum
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu daerah khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota harus jeli dan teliti melihat proses pencalonan bakal calon kepala daerah. Menurutnya, masyarakat telah percaya dengan Bawaslu dengan fungsi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

"Perkuat analisis hukum dan teliti setiap masalah pencalonan," katanya pada saat melakukan supervisi ke kantor Bawaslu Lombok Tengah, Senin (2/3/2020) malam.

Awasi Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS, Fritz: Jangan Semua Dilihat Pengawas!
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam perekrutan jajaran KPU tingkat Ad hoc (sementara), jajaran Bawaslu khususnya tingkat Ad hoc yang sudah terbentuk diminta mengawasi prosesnya. Meski begitu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, proses tahapan wawancara perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak diawasi secara penuh. Hal ini agar tak mengganggu proses wawancara sekaligus menjaga hubungan baik antara Bawaslu dan KPU.

Kepada Polisi Siber, Fritz Jabarkan Tantangan Deteksi Ujaran Kebencian dan Hoaks
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepada jajaran polisi penyidik pidana siber, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengklasifikasi mana yang termasuk ujaran kebencian dan hoaks kepada jajaran polisi siber. Ujaran kebencian dan hoaks, lanjutnya, marak terutama saat menjelang gelaran pemilihan, kampanye hitam melalui media sosial (medsos) selalu menjadi tren nomor satu di Indonesia.

Abhan Dinobatkan sebagai Salah Satu Tokoh Inspiratif Jateng
Ditulis oleh : abdul hamid idrus pada :

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh inspiratif Jawa Tengah (Jateng) yang diabadikan lewat buku. Kisahnya dari Ketua Bawaslu Jateng hingga Ketua Bawaslu RI (pusat) menorehkan sejumlah prestasi yang terekam media massa.

KPU dan Bawaslu Daerah Diminta Erat, Bagja: Hal Krusial Awasi Petugas Ad hoc
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran KPU dan Bawaslu di daerah menjalin kerja sama erat lewat komunikasi yang baik dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal ini berguna untuk menyamakan persepsi tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku guna meminimalisir kesalahan.

Bagja: Sudah Register Perkara Siap-Siap Tak Kenal Libur
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pilkada serius dalam menangani penyelesaian sengketa. Alasannya, dengan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) kerja Bawaslu menjadi transparan dan menaati ketentuan berdasarkan hari kalender.

Penyelenggara Diminta Perlakukan Peserta Pilkada Setaraf, Afif: PPK Jangan Risi Diawasi
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menegaskan, Bawaslu dan KPU sebagai bagian penyelenggara pilkada harus membangun hubungan yang sama atau setaraf terhadap peserta pilkada. Di sisi lain, KPU khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus berbesar hati bila diawasi jajaran Bawaslu hingga pengawas Ad hoc (sementara).

SIPS Diharapkan Mampu Layani 80 Persen dari Daerah yang Selenggarakan Pilkada
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020 merupakan hasil perbaikan SIPS sebelumnya. Dia pun meminta pimpinan Bawaslu daerah memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang dalam pilkada ini merupakan satu-satunya di divisi Bawaslu yang membuat putusan.

Dewi Harap Kayulompa Bisa Jadi Percontohan Desa Antipolitik Uang
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Toli-toli, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Desa Kayulompa menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Maka dari itu untuk mencegah pelanggaran terjadi, Kayulompa mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang.

Kepala Desa Kayulompa Sukri menyatakan, deklarasi ini diadakan melalui dana Bawaslu dan swadaya masyarakat. Sebab Sukri melihat 2.393 rakyat di Kayulompa memiliki keinginan desanya bersih dari politik uang maupun politisasi Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA).

Lantik 183 Pejabat Administrator, Sekjen Bawaslu Perintahkan Perkuat Pengawasan Nusantara
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 183 pejabat administrator/pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan Panwaslih Provinsi Aceh. Gunawan memerintahkan para pejabat yang baru untuk memperkuat peran, tugas, fungsi pengawasan, dan penegakan hukum pada Pilkada 2020.  
 
Abhan Jabarkan Empat Isu Strategis Kerawanan Pilkada 2020 kepada Kemendagri
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjabarkan empat isu strategis yang kemungkinan terjadi dan dirangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Persiapan Rakornas Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020 dan Deteksi Dini Persiapan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Nusa Dua, Bali, Kamis (27/2/2020).