Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan, masa nontahapan menjadi refleksi kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan Bawaslu, meningkatkan kualitas sumber
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengapresiasi Bawaslu Provinsi Papua Barat yang menggelar diskusi mengenai pemutakhiran data partai politik (parpol) secara berkelanjutan. Menurutnya, pembahasan mengenai pemutakhiran data parpol merupakan isu krusial yang selama ini jarang dibahas secara mendalam oleh penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam meminta Bawaslu untuk mengutakaman transformasi digital melalui penguatan sistem teknologi informas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak seluruh jajaran pengawas pemilu memperkuat tata kelola kelembagaan sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ia menyebut, pengawas pemilu memikul amanah konstitusi untuk memastikan setiap tahapan berjalan berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penyelenggara pemilu wajib waspada dengan kecanggihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sebab, menurutnya disinformasi digital dapat menjadi tantangan terbesar pada Pemilu 2029 mendatang.
Dari Pengawas Pemilu Menuju Penjaga Demokrasi, Bawaslu RI Bedah Buku di Kendari
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa esensi pengawasan tidak berhenti pada prosedur, tetapi bermuara pada peningkatan kualitas demokrasi. Transformasi peran kelembagaan dari sekadar pengawas tahapan pemilu menjadi penjaga demokrasi secara berkelanjutan.
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda memberikan kuliah umum Hukum Pemilu di Aula Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan literasi kepemiluan serta pemahaman mahasiswa terhadap sistem dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, demokrasi merupakan proses yang tidak pernah selesai dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan dari seluruh elemen, terutama Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Menurutnya, tahapan pemilu boleh berakhir, namun pengawasan demokrasi tidak pernah benar-benar usai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Haryono mengajak jajaran pengawas pemilu meneladani spirit Proklamasi Kemerdekaan yang terjadi di bulan Ramadan. Spirit tersebut, kata Totok, sebagai energi untuk pembebasan demokrasi dari berbagai ancaman, seperti oligarki, otoritarianisme, dan penyalahgunaan kewenangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang masuk dalam progam legislasi nasional (Prolegnas) merupakan kesempatan emas untuk benahi sistem penegakan hukum pemilu. Saat ini, sambungnya, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi.
”Revisi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang adil dan berkepastian hukum,” ucapnya dalam Diskusi Keadilan Demokrasi yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat via daring, Senin, (23/2/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Ramadan menjadi momentum penting bagi jajaran Bawaslu untuk mengingat kembali sumpah jabatan, sekaligus memperkuat spirit kelembagaan. Menurutnya, sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen moral dan spiritual yang harus terus diinternalisasikan oleh setiap pengawas pemilu dalam menjaga demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu memperkuat kolaborasi strategis dengan Media Tempo untuk membangun ekosistem informasi pemilu yang sehat, akurat, dan berintegritas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang memberikan dana Hibah non Pemilihan kepada Bawaslu Jawa Barat. Dia menyampaikan agar peruntukkan dana harus dibuat dengan jelas dan transparan.
"Pertanggungjawabannya perlu diperhatikan, jangan sampai tidak jelas. Sarana prasaran diperhatikan peruntukannya, didetailkan," jelas Bagja saat rapat bersama Bawaslu Jawa Barat di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, (19/2/2026).
Totok: Badan Pengawas Pemilihan Umum Adalah Ksatria Penegak Demokrasi
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu merupakan aparat sekaligus pekerja demokrasi yang berperan menegakkan Undang-Undang di bidang pemilu dan demokrasi.
“Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi. Bawaslu bukan pekerja pemilu, melainkan pekerja demokrasi yang bekerja selama lima tahun penuh,” Hal tersebut disampaikan Totok saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Demokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Jumat (13/2/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekertaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait melantik 18 pejabat fungsional dan administasi struktural Bawaslu. Ia berharap, pejabat yang terlantik bisa segera adaptasi dan membawa perubahan yang lebih baik bagi lembaga.
“Bekerjalah dengan profesional. Maksimalkan tanggung jawab dan jabatan yang telah bapak ibu raih hari ini demi integritas lembaga,” ucapnya saat memberi arahan usai pelantikan di kantor Bawaslu, Jumat, (13/2/2026).
