Perangi Konten Hoaks, Bawaslu-Kominfo-KPU, dan Platform Media Deklarasikan Pemilihan Damai 2024
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), KPU, dan platform media mendeklarasikan Pemilihan damai 2024. Ketiga Lembaga dan platform media sosial/ digital berkomitmen penuh memerangi konten hoaks pemilihan untuk menciptakan ruang digital yang kondusif dan demokratis.

"Kita menyatakan perang terhadap hoaks pemilihan," cetus Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (3/10/2024).

Bawaslu Hadiri Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Ditulis oleh : Nofiar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebagai pengadu yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu, (2/10/2024).

Mulai Perbarui Data LHKAN 2024, Herwyn Imbau Pejabat Bawaslu Terbuka dan Jujur
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam memperbaharui data Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar seluruh pimpinan, sekretariat bahkan pengelola keuangan terbuka dan jujur dalam melapor.

Sebab Herwyn menyatakan Bawaslu berkewajiban mewujudkan citra lembaga yang terpercaya. Dia meminta agar seluruh jajaran taat dan patuh pada ketentuan yang ada, bersifat terbuka salah satunya dengan menampilkan profil seluruh jajaran bawaslu terutama perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKAN.

Bawaslu Perintahkan KPU Nyatakan Rahmad Handoyo sebagai Calon DPR RI Terpilih
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif nomor 006/LP/ADM.PL/00.00/IX/2024 oleh Pelapor atas nama Rahmat Handoyo dengan terlapor KPU RI. Dalam putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU RI agar menetapkan terlapor sebagai calon terpilih anggota DPR RI.

Totok Sebut Memilih Kotak Kosong Berarti, Publik Tidak Kehendaki Paslon Jadi Pemimpin
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono mengungkapkan kotak kosong adalah pilihan pemilih sebagai bentuk tidak menghendaki calon peserta pemilihan.

“Kota kosong adalah pilihan yang dipilih oleh pemilih sebagai bentuk tidak menghendaki calon peserta pemilihan sebagai pemimpin,” ungkap Totok dalam kegiatan Merajut Konsolidasi KIPP Jawa Timur di Era Stagnasi, di Jawa Timur, Sabtu (28/9/2024).

Bagja: Kampanyekan Kotak Kosong Boleh, Asal Tidak Difasilitasi Negara
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai mengkampanyekan kolom/kotak kosong dalam Pemilihan 2024 dibolehkan asal tidak difasilitiasi oleh negara. Dia turut meminta para pengawas pemilu untuk menyosialisasikan aturan kampanye pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) atau melawan kotak kosong sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye.

Bagja memandang fenomena satu paslon melawan kotak/kolom kosong, itu berarti ada dua pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Bawaslu Telah Upayakan 141.008 Pencegahan Selama Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan 141.008 upaya pencegahan telah dilakukan selama Pemilu 2024. Bagja menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan berupa identifiasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, naskah dinas pencegahan, kerja sama, publikasi, dan kegiatan lainnya.

Gelar Sidang Administrasi, Bawaslu Kabulkan Dua Permohonan Pelapor
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar sidang pelanggaran administrasi dengan nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 dan 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 dengan pelapor atas nama Ach Gufron Sirodj, Mohammad Irsyad Yusuf, dan Ali Ahmad dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam sidang tersebut, Bawaslu mengabulkan permohonan pelapor dengan memerintahkan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU nomor 1349 tahun 2024.

Banyaknya Wilayah dalam Pemilihan, Bagja: Tindak Pidana Kemungkinan Naik
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat adanya kemungkinan naiknya angka tindak pidana pada Pemilihan 2024. Pasalnya, dia menarik pengalaman Pemilihan 2020 jumlah wilayahnya tidak sebanyak di tahun 2024.

Seperti yang diketahui tahun ini Pemilihan Serentak diadakan pada 508 Kabupaten/Kota dan 37 Provinsi kecuali DIY. Dia mengingatkan Bawaslu Provinsi hingga jajaran terbawah dapat tetap cermat dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran.

Dalam Rakor Propam Polri, Bagja Minta Dukungan Keamanan bagi Penyelenggara Pemilihan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi. Untuk itu dia meminta dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik.

 

“Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada  penyelenggara pemilihan harus segera disiapkan sejak dini,” tutur Bagja pada Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).

Komisi II DPR Sepakati Tiga Rancangan Perbawaslu Pemilihan 2024
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakati tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk pengawasan Pemilihan 2024. Rancangan perbawaslu tersebut berkaitan tentang pengawasan logistik, kampanye, dan dana kampanye.

Puadi Sebut Fungsi Pengawasan Bawaslu Diprioritaskan untuk Wujudkan Pemilu Berintegritas dan Damai
Ditulis oleh : Baini Taslihudin pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut fungsi pengawasan yang diperankan Bawaslu diprioritaskan untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas. Maka dari itu, pengawas pemilu dituntut untuk merawat penyelenggaraan pemilihan tidak hanya dari sisi proses dan hasil, tetapi juga dalam situasi yang damai.

Herwyn Minta RKA Bawaslu Tahun 2025 Harus Disusun Secara Efektif dan Efisien
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menerangkan, Bawaslu tengah melakukan penyusunan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KA/L) Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dia meminta agar semua aspek disusun efektif dan efisien. Terlebih tahapan Pemilihan akan berakhir di tahun 2025, Herwyn memandang pengelola keuangan perlu menyusun anggaran dengan bijak.

Dalam Situasi Krisis, Jajaran Bawaslu Tidak Boleh Hindari Wartawan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan kepada jajaran Bawaslu harus bisa melakukan komunikasi yang tepat jika terjadi sebuah krisis. Salah satunya dalam memberikan keterangan kepada media massa.

 

”Manajemen krisis rumusnya itu sederhana. Pertama transparan, jujur. Setelah itu akuntabel dalam memberikan informasi, tidak menghindar dari pertanyaan wartawan,” ucap Lolly saat secara daring membuka Rapat Koordinasi Nasional Strategi Komunikasi Krisis Pada Pemilihan Serentak 2024, Selasa malam, (24/9/2024).

Deklarasi Pengawasan Pemilihan Papua 2024, Bagja Yakin Papua akan Selalu Damai
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Papua bersama KPU Papua, Pemprov Papua, serta Forkompinda Papua mendeklarasikan pengawasan pemilihan untuk Papua damai. Dengan deklarasi ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja makin yakin gelaran Pemilihan 2024 di tanah Papua akan damai dan berkeadilan.