Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Dalam kehadirannya, dia memberikan penguatan demokrasi dan integritas pengawasan kepada seluruh jajaran Bawaslu Papua Selatan.
Totok menegaskan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga demokrasi. Ia menekankan tugas Bawaslu tidak hanya hadir pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga memastikan nilai-nilai demokrasi terus dipahami dan dijaga oleh masyarakat.
“Bawaslu adalah pekerja demokrasi. Kita dibayar oleh negara untuk memastikan demokrasi berjalan baik dan dipahami masyarakat,” tegas Totok di hadapan jajaran Bawaslu Papua Selatan dan kabupaten se-Papua Selatan di Ruang Rapat Bawaslu Papua Selatan dan diikuti secara luring maupun daring oleh jajaran Bawaslu kabupaten se-Papua Selatan (21/05/2026).
Totok menjelaskan konsolidasi demokrasi menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan dan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, Bawaslu harus mampu hadir di tengah masyarakat melalui edukasi dan penguatan literasi demokrasi.
Ia meminta seluruh jajaran Bawaslu aktif membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, kelompok perempuan, hingga komunitas lokal guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pemilu, dan pengawasan partisipatif.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan seluruh penggunaan anggaran negara harus dijalankan secara tertib, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Anggaran negara berasal dari rakyat. Karena itu harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Papua Selatan Marman menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Totok Hariyono di Papua Selatan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan Bawaslu RI terhadap penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah Papua Selatan.
Marman juga menyampaikan sejumlah perkembangan kelembagaan Bawaslu Papua Selatan, mulai dari penambahan CPNS baru, pelaksanaan konsolidasi demokrasi di kabupaten/kota, hingga penguatan koordinasi pengawasan di daerah.
“Kami selalu ingat pesan pimpinan bahwa kita ini bukan pejuang demokrasi, tetapi pekerja demokrasi. Karena itu, meskipun dengan segala keterbatasan, kami tetap melaksanakan konsolidasi demokrasi dan penguatan pengawasan di Papua Selatan,” ujar Marman.
Editor: Reyn Gloria
Foto: Humas Bawaslu Papua Selatan
