Berita

Jakarta, Bawaslu – Penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Kepolisian dinilai sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme penanganan kasus tindak pidana pemilu. Kepolisian juga membantah, penghentian kasus tersebut karena adanya keberpihakkan.

“Tidak jarang penghentian penyidikan mendapat reaksi keras dari masyarakat. Berbagai kritikan diarahkan ke Sentra Gakkumdu, mulai dari tuduhan keberpihakkan pada Sentra Gakkumdu. Hal ini yang perlu diluruskan dengan mengundang beberapa ahli,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen (Pol) Suhardi Alius, dalam pembukaan Rakornas Sentra Gakkumdu, di Jakarta, Rabu malam (12/3).

Jakarta, Bawaslu – Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung meresmikan kantor Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pusat, di Gedung Bawaslu Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta, Kamis (13/3). Sekretariat tersebut menjadi basecamp Bawaslu, penyidik Mabes Polri, dan penuntut  untuk membahas dan menangani tindak pidana pemilu.

Dalam pidatonya, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu ibarat pemadam kebakaran, yakni digaji oleh negara namun diharapkan tidak bekerja. Walaupun, Sentra Gakkumdu diperlukan, namun ia berharap tidak ada pelanggaran pidana pemilu ke depan.

Jakarta, Bawaslu. Menindaklanjuti putusan DKPP, MK, MA, dan putusan pengadilan terkait dengan pemilu, Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan ketiga lembaga terkait. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap putusan tersebut, yaitu sesuai dengan pasal 73 ayat (3) huruf B angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Rakor yang berlangsung pada Senin - Selasa (10-11/03) di Hotel All Seasons Thamrin tersebut dihadiri Ketua Bawaslu RI, Dr. Muhammad, anggota Bawaslu Endang Wihdaningtyas dan Nelson serta Kepala Biro H2PI Bawaslu, perwakilan DKPP, Kasubbag Hukum KPU, Biro Hukum dan Biro SDM KPU.

Jakarta, Bawaslu – Gugus Tugas (Task Force) pengawasan iklan kampanye, penyiaraan, dan pemberitaan mengumumkan televisi dan partai politik yang masih menayangkan iklan politik dan kampanye di lembaga penyiaran, di Jakarta, Jumat (14/3). Partai dan televisi tersebut, dianggap tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Moratorium Iklan Partai Politik di televisi.

“Setelah penandatanganan tersebut hingga hari ini, ternyata masih ada 11 partai politik dan 11 lembaga penyiaran yang masih menayangkan iklan politik. Kami umumkan biar publik yang dapat menilai terhadap partai dan lembaga penyiaran tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Idy Muzayyad.

Depok, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu memperingatkan dengan keras kepada para pejabat yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye atau menyediakan fasilitas negara untuk dimanfaatkan dalam kampanye. Jika dilanggar, maka Bawaslu akan mengambil langkah tegas.

“Pemilu 2009 lalu dan Pemilu Kada, kita bisa melihat banyaknya fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk berkampanye. Pada Pemilu ini, dengan tegas kami (Bawaslu ,-Red) larang dan berikan sanksi untuk yang melanggar,” ujar Ketua Bawaslu,

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu Muhammad menghadiri Penandatanganan Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 oleh 12 Partai politik peserta pemilihan umum. Penandatanganan Deklarasi tersebut merupakan komitmen selama masa kampanye untuk menaati peraturan berlaku, serta tidak melibatkan anak-anak, menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), serta tidak memanfaatkan fasilitas umum dan rumah ibadah sebagai ajang kampanye.

Deklarasi Kampaye Berintegritas Pemilu 2014 tersebut di gelar di lapangan Medan Merdeka Monumen Nasional (Monas) ini diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu akan  memanggil Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta terkait pelanggaran kampanye keterlibatan anak-anak yang ikut dalam  berkampaye.  Rencananya,Anis Matta akan diminta keterangannya terkait dugaan pelanggaran akibat pernyataannya yangmengatakan bahwa melibatkan anak  anak dalam  kampanye merupakan pendidikan politik sejak dini.

 “Dalam waktu yang dekat dalam satu dan dua hari ini kita akan memanggil Preseiden PKS Anis Matta untuk di minta keterangannya dan ditindaklanjuti,” 

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan kajian untuk melakukan analisa terhadap potensi pelanggaran yang kemungkinan akan muncul pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pada 9 April mendatang. Bahkan, masukan pada kajian tersebut juga berasal dari para peserta pemilu.

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, Bawaslu butuh sebuah analisis terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan ke depan.

Jakarta, Bawaslu– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa banyak partai politik yang melibatkan anak dalam kampanye rapat umum di hari pertama. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap paling banyak melibatkan anak berdasarkan beberapa indikator yang telah dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Caleg dari PKS Yanuar Arif Wibowo menyayangkan penilaian yang disampaikan oleh KPAI tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak dalam kampanye bukan merupakan suatu pelanggaran, dibandingkan dengan banyaknya acara di televisi yang mengeksploitasi hak anak.

Jakarta, Bawaslu –  Pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan dihelat pada9 April tinggal menghitung hari dan Pemilu dianggap sudah memasuki siaga satu. Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, harus berubah ke arah yang lebih positif, efektif, fokus, serius dan terukur di waktu yang sangat terbatas.

“Kita harus lebih memperkuat pengawasan. Jangan menunggu orang dari luar untuk memperbaiki kinerja kita,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad saat menghadiri rapat terkait Konsolidasi Program menyongsong Pemilu 2014 di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Senin (17/3).

Jakarta, Bawaslu.Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sejumlah pelanggaran terkait pelibatan anak oleh parpol dalam pemilu 2014 ke Bawaslu RI, Rabu (19/3). Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh   datang  dengan full team dan ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Sekjen, Gunawan Suswantoro di Media Centre Bawaslu RI.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan KPAI terkait penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik selama 3 hari (16 -18/3)

Jakarta, Bawaslu– Ketua Komisi Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menghimbau agar semua partai politik peserta pemilu tahun 2014 agar tidak melibatkan anak dalam praktik politik. Menurutnya, menerapkan politik dalam berkampanye harus memberikan pendidikan politik serta mencegah simpatisan partai agar tidak membawa anak dibawah umur yang belum berusia 17 tahun untuk berkampanye.

“Kampanye merupakan penyampaian pendidikan politik, kemudian merupakan transaksi gagasan antara calon pemilih dan calon orang yang akan dipilih,” 

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jakarta, Kamis (20/3). Dalam sambutannya Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan apresiasi kepada Bawaslu, yang memahami pentingnya arsip pemilu sebagai bagian dari sejarah bangsa.

“Arsip yang tercipta dari pemilu adalah jejak demokrasi bangsa ini. Arsip yang diserahkan oleh Bawaslu di masa mendatang akan sangat dibutuhkan dan memberikan gambaran dinamika demokrasi di Indonesia,” 

Jakarta, Bawaslu –Pimpinan Bawaslu, Nasrullah berniat memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014 dan menjadi impian Bawaslu setelah gagasan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak disetujui oleh pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Nasrullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (19/3). Untuk merealisasikannya, Bawaslu merancang peraturan pengawasan Pemilu Legislatif 2014 dengan lebih mengedepankan pengawasan partisipatif tersebut.

Jakarta – Rapat penyelesaian Badan Pengawas Pemilu Aceh yang di fasilitasi Kementrian Dalam Negeri, Kamis (20/3) sore, masih mengalami kebuntuan terkait  penambahan jumlah anggota Bawaslu Aceh menjadi 5 (lima) orang. Kebuntuan ini terjadi karena masih ada dua hal teknis yang perlu disepakati yakni prosedur pengangkatan 2 (dua) anggota Bawaslu Aceh dan alokasi uang kehormatan.

Dirjen Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan selaku fasilitator pertemuan meminta Bawaslu bersama Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sesegera mungkin mendapatkan titik temu terkait persoalan Bawaslu Aceh.