Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, berharap Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 284 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 bisa berdampak terhadap penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu 2029. Menurutnya, dalam konteks penanganan pelanggaran, keberhasilan lembaga tidak lagi dihitung dari banyaknya jumlah perkara yang diproses.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu bukan sekedar ajang perlombaan saja. Ia menambahkan, kompetisi debat mampu menjadi ruang kolaborasi antara Bawaslu dengan civitas academica serta memperkuat edukasi demokrasi.
Ajang ini, kata dia, merupakan momentum yang tepat untuk terus membangun diskursus publik mengenai demokrasi serta terus mengembangkan gagasan bagi penguatan sistem kepemiluan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerahkan dana kerohiman dari Bawaslu kepada keluarga Almarhum Achmad Syaichu, Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bogor. Dalam kesempatan ini, Lolly secara simbolis memberikannya kepada istri dan anak almarhum sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Bawaslu.
Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkap ketidakpadanan data pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang ditemukan di 27 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Temuan tersebut menunjukkan perlunya pencermatan berkelanjutan untuk menjaga akurasi data pemilih.
Kota Magelang - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu bukan sekadar lembaga pengawas pemilu tetapi juga ”pekerja demokrasi” yang bertugas membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan dalam webinar nasional bertajuk “Pancasila dan Demokrasi Elektoral: Peran Bawaslu dalam Menjaga Keadilan Pemilu” secara daring, di Magelang, Kamis (18/06/2026).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan tantangan pembuktian perkara pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Sebab menurutnya TSM bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan penyalahgunaan kekuasaan yang terorganisir, kecurangan yang mengganggu keadilan berkompetisi dan ancaman pada integritas demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kesekretariatan sebagai bagian dari kesiapan kelembagaan menghadapi tahapa
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan kepastian hukum dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasalnya, ia mengatakan bahwa waktu pelaksanaan semakin dekat, sementara belum ada ketetapan hukum yang pasti terkait pemilu.
Menurutnya, momentum di luar tahapan pemilu ini sangat penting untuk penguatan dan pengawasan pemilu ke depan, terutama menjelang Pemilu 2029. Oleh karena itu, ia menilai persiapan harus dilakukan sematang mungkin.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta pejabat yang mendapat amanah baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihadapi dengan kesiapan dan semangat untuk memberikan kinerja terbaik.
Ciamis, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penguatan demokrasi substantif harus dilakukan melalui peningkatan transparansi pemilu, pendidikan pemilih, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi seluruh proses demokrasi. Menurutnya, upaya tersebut menjadi penting untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyoroti fenomena oligarki yang masih mendominasi sistem demokrasi Indonesia meski sudah dua dekade lebih sejak Reformasi 1998. Dalam paparannya berjudul “Oligarki, Demokrasi Prosedural, & Fragmentasi Kekuasaan”, Bagja mengingatkan transisi dari rezim otoriter belum sepenuhnya menghasilkan demokrasi yang substantif bagi rakyat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pentingnya membangun ruang kepercayaan bagi pelapor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, perlindungan non-retaliasi (anti pembalasan) terhadap pelapor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta seluruh jajaran staf dan komisioner Bawaslu di seluruh Indonesia untuk memiliki pemahaman yang matang dan kompetensi yang mumpuni dalam melakukan advokasi hukum. Khususnya, terkait perspektif Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai kerugian keuangan negara.
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu , Herwyn JH Malonda, mengapresiasi langkah Bawaslu Provinsi Lampung yang menghadirkan Ruang Literasi Pengawasan sebagai sarana edukasi publik dan penguatan kapasitas pengawasan partisipatif. Inisiatif tersebut dinilai Herwyn sebagai terobosan positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu.
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu akan terus berkomitmen mendorong transformasi lembaga yang progresif, berkinerja baik, serta dipercaya oleh publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan, kata Herwyn adalah dengan menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis pada kinerja personal setiap divisi.
