Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan beberapa alasan mengapa pemilu harus selalu diawasi. Menurutnya, Bawaslu selalu bersiaga dalam melakukan pengawasan.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pelanggaran netralitas TNI dan Polri dalam pemilu berdampak tiga ancaman hukuman dari tiga aspek. Menurutnya, terdapat 77 norma tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang mana terdapat 16 norma teruntuk kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, Bawaslu akan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) luar negeri. Tim ini bertujuan untuk membantu Gakkumdu pusat dalam penegakan hukum pidana pemilu di luar negeri.
"Demi menegakkan hukum pemilu di luar negeri, kita akan membentuk gakumdu luar negeri, " terangnya saat menghadiri Rapat Telaahan Staf Bidang Hukum Dewan Pertahanan Nasional di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan pentingnya soliditas antarpengawas pemilu menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keberhasilan pemilu dan pemilihan (pilkada) dalam demokrasi. Dia menyampaikan itu saat membuka Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2024, Rabu (13/9/2023) di Yogyakarta.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau sejumlah pihak yang bermaksud menjadi bakal calon peserta pemilu untuk menahan diri dalam menggunakan frekuensi publik dalam tahapan sosialisasi. Dalam tahapan tersebut, peserta maupun calon peserta pemilu yang memasang alat peraga untuk tidak melakukan ajakan memilih.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk menjadi kritis terhadap Pemilu 2024. Mahasiswa bisa ambil peran dengan melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Karena pintu masuk penanganan pelanggaran itu selain temuan dari penyelenggara pemilu kita berharap adik-adik mahasiswa. Adik-adik ini sebagai warga negara Indonesia wajib untuk ikut peduli," ucapnya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa di Jakarta Barat, Selasa (12/9/2023).
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Sebab, mahasiswa mempunya jiwa muda energik, yang dapat membantu Bawaslu mengawasi tahapan demi tahapan. Seperti menjadi pengawas TPS pada Pemilu 2024 mendatang.
"Ayo jadi penyelenggara, banyak informasi dan ilmu yang didapatkan. Harus banyak pengalaman selama di bangku kuliah," serunya dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipatif kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Salah satu contohnya, dengan memotret jika keda unsur tersebut berada dalam satu lokasi di luar agenda resmi.
“Jika melihat penyelenggara pemilu dan calon anggota legislatif (caleg) berduaan di warung kopi, potret dan laporkan!,” ungkap Anggota Bawaslu Puadi di Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta Timur. Senin (11/9/2023).
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono meminta anggota Bawaslu seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk saling kenal antara sesama.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan Klarifikasi dan Penyampaian Hasil Klarifikasi Partai Politik pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Surabaya, 9-11 September 2023.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan dua syarat kampanye di kampus paska-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mewanti-wanti peserta Pemilu 2024 untuk memenuhi dua syarat tersebut, apabila hendak berkampanye di kampus.
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Cibinong – Guna memaksimalkan peran media massa sebagai mitra pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Bogor meresmikan ruang media center. Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Muammarullah mengatakan, keberadaan media center menjadi penting dalam memberikan pelayanan informasi pengawasan kepemiluan yang benar lewat media massa.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong KPU untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan segala proses dapat terlaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak kaum kristiani dapat ikut ambil bagian menyukseskan Pemilu 2024. Menurutnya, gereja-gereja perlu menjaga netralitasnya dalam politik praktis.
"Di hadapan hukum, kita sama dengan warga negara yang memiliki kedudukan setara. Sebab itu warga gereja pun bertanggungjawab ambil bagian dalam proses demokrasi Pemilu 2024," kata Herwyn dalam Pertemuan Raya dan Konsultasi Nasional XVI yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Sulawesi Utara, Kamis (7/9/2023).
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Ciawi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuat inovasi dan ide solusi atas permasalahan yang ada di lapangan. Menurutnya setiap permasalahan tersebut dapat dibahas dan diputuskan dari rapat pleno.
Lelaki kelahiran Medan, 10 Februari, 43 tahun silam ini mengingatkan tahapan Pemilu 2024 yang semakin padat. Bahkan, lanjutnya, ada irisan dengan tahapan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi ahli. Majelis sidang mengesahkan 12 alat bukti yang diajukan pelapor A Irwan Bola (Bakal Calon Anggota DPD) serta 10 alat bukti yang diajukan terlapor KPU RI.
“Alat bukti yang diajukan pelapor P1-P12 disahkan dan alat bukti terlapor dari T1-T10 juga disahkan,” cetus Ketua Majelis Puadi bersama Anggota Majelis Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/9/2023).