Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu tengah menyusun alat kerja pengawasan kampanye Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi berharap alat kerja tersebut nantinya mempermudah pengawas pemilu dalam melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran.

Hal tersebut dia sampaikan saat membuka focus group discussion (FGD) bertajuk Finalisasi Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (22/6/2023).

Bawaslu menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Damai, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan platform media sosial.

Bagja menjelaskan pada 2019 menjadi pelajaran berharga dalam pelaksanaan pemilu silam. Pasalnya terjadinya eskalasi ujaran kebencian dan rasisme di media sosial saat Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memandang penyelenggara pemilu dan partai politik perlu mulai memikirkan proses daur ulang sampah yang diakibatkan dari jalannya proses pemilu, seperti surat suara atau kotak suara. Dia menilai sejauh ini belum ada klausul yang jelas dan tegas dalam regulasi kepemiluan yang mengatur terhadap kepedulian lingkungan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor: 001/TM/ADM.PL/BWSL/00.00/VI/2023 yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (21/6/2023). Dalam hal ini pelapor sekaligus yang melakukan temuan adalah Bawaslu Provinsi Kaltim yang melaporkan KPU Provinsi Kaltim.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace. Diungkapkan Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, Ana Lomtadze, saat ini hingga akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menilai banyaknya pasal pidana dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bisa multitafsir dan tidak aplikatif, jadi salah satu problematika dalam menangani tindak pidana pemilu. Dia menyampaikan itu kala menjadi narasumber di Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu, Selasa (20/6/2023) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan keberadaan Perbawaslu 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja. Selama, kata dia, jajaran pengawas tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Meski begitu, kata Totok, bukan berarti Bawaslu membela yang salah. Jika melakukan tindakan di luar tugas dan fungsinya, ujar dia,, Bawaslu tidak memberikan layanan advokasi hukum.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau calon peserta pemilu yang memiliki kelebihan dana atau memiliki media harus mengikuti aturan berkampanye sesuai peraturan perundangan. Dia berpesan, jangan sampai calon peserta pemilu semena-mena mengkampanyekan dirinya di media, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Koalisi Masyarakat Indonesia Antikorupsi meminta Bawaslu untuk mendesak KPU agar kembali mengatur Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Perwakilan dari Masyarakat Indonesia Antikorupsi, Sita Supomo, menilai permintaan itu disebabkan karena KPU meniadakan kewajiban peserta pemilu untuk menyusun Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Pemilu 2024 mendatang.

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak jemaat Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) turut terlibat mengawasi jalannya Pemilu Serentak 2024. Dia pun menjabarkan beberapa tahapan krusial yang perlu diawasi secara bersama.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan calon anggota Bawaslu yang akan berkontestasi dalam seleksi di tingkat daerah, harus memiliki jiwa 'Berani'.

Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci Kursus Kepemiluan Nasional oleh Komite Independen Salam Pemilu (KISP) secara daring, Sabtu (17/6/2023).

Maksud 'Berani' yang disampaikan Bagja ialah, Anggota Bawaslu terpilih harus mampu menjawab tantangan pengawasan pemilu dengan menguasai segala aturan kepemiluan yang ada dalam regulasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan 'all out' dalam mengawasi tahapan pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan pada 20-21 Juni 2023. Hal itu dilakukan, kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty demi menjaga kualitas pemilu dan pemilihan 2024 mendatang.

Dia juga menginstruksikan Bawaslu daerah fokus dan cermat melakukan pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) menuju penetapan DPT tingkat kabupaten/kota agar hasilnya akurat  dan benar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta sepuluh anggota Bawaslu kabupaten/kota sisa masa jabatan 2018-2023 untuk segera melakukan adaptasi dengan anggota yang sudah dilantik sebelumnya.

“Setelah ini kalian harus segera berkenalan dan bisa langsung bekerjasama dengan yang lain. Sebab, tahapan terus berjalan,” katanya dalam pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Sisa Masa Jabatan 2018-2023 di Gedung Bawaslu, Rabu (14/6/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengundurkan diri saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, hal tersebut tercantum sebagai syarat pencalonan dalam PKPU No. 10 tahun 2023. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan pentingnya akses silon untuk mengecek data peserta pemilu.