Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong KPU melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) kampanye yang berkaitan dengan tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah secara detail. Misalnya, metode kampanye seperti apa yang cocok dilakukan baik di tempat pendidikan atau fasilitas pemerintah.

Selain itu, sambung Bagja, soal pembatasan tempat satuan pendidikan yang bisa dilakukan kampanye terbatas. Pasalnya, untuk satuan pendidikan mulai dari Paud, TK sampai SMP tidak boleh dijadikan tempat kampanye, karena siswanya belum memiliki hak pilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa ikut mengkritisi dan ikut mengawasi seluruh proses tahapan Pemilu 2024 dengan penuh riang gembira. Terlebih, ujar dia, pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang bertepatan dengan hari kasih sayang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Universitas Surabaya (Ubaya) berhasil menjuarai Debat Penegakan Hukum Pemilu perguruan tinggi se-Indonesia ke-III Tahun 2023 yang digelar Bawaslu. Ubaya berhasil mengalahkan Univ. Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogkarta dalam babak final dengan memperoleh skor lima dari sembilan juri.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan generasi muda jadi aktor utama kepemiluan. Caranya dengan memanfaatkan gawai seperti smartphone dan sejenisnya.

Hal itu disampaikan Lolly saat menjadi pembicara dalam acara Goes To Kampus Dialog Peran Penting Pemilih Pemula Untuk Mewujudkan Pemilu Bermartabat, Rabu (30/8/2023).

"Kalian (kaum muda) bisa jadi aktor pemilu. Manfaatkan saja gawai dan media sosial," kata Lolly.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan pentingnya sinergisitas antara Bawaslu dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Menurutnya penertiban APK ini  berkontribusi pada pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas sekaligus menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur bagi masyarakat.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih harus mampu memahami makna 'cegah, awasi, tindak' dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Totok menyampaikan dalam kegiatan Pelatihan Penguatan ompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 yang dilaksanakan usat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu, Rabu (30/08/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan – Bawaslu, KPU dan Komite I DPD RI membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 membolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, sesuai dengan tugas dan kewenangan, Bawaslu mengedepankan fungsi pencegahan dalam melakukan penindakan, apalagi hal tersebut terjadi di lingkungan tempat pendidikan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik 375 Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan PPPK di lingkungan Bawaslu. Dalam sambutannya, Ichsan menyampaikan untuk para terlantik harus segera bekerja setelah dilantik.

"Tolong segera menuju tugas masing-masing dan langsung bekerja. Kalau kita (Jajaran Bawaslu) amanah, saya yakin Indonesia ini akan makmur dan sejahtera. Jadi tujuan akhir dari pembangunan adalah keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat kita," tutur Ichsan dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Menurutnya polisi wanita (polwan) memegang peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan (pilkada).

Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad tegaskan akan mendukung Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024. Dia menuturkan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan sosialisi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mencegah terjadinya pelanggaran netralitasi ASN.

Kepulauan Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Menurutnya ASN menjadi sektor yang sangat penting dalam Pemilu 2024 karena berkaitan dengan pelayanan terhadap publik.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru terpilih, bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, bekerja tanpa ada misi apapun. Hal itu disampaikan Puadi saat membuka Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Batch 2, Senin (28/8/2023).

"Jalankan amanah dengan baik. Harus siap kerjakan tugas tanpa misi apapun. Lakukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu," kata Puadi.

Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis La Bayoni mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu adalah bentuk dari Pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, netralitas ASN menjadi prinsip penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan jauh dari pengaruh pemihakan kepada kelompok dan golongan tertentu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028 diharapkan bisa menjadi mediator yang andal dalam mengambil keputusan konflik antara peserta dan penyelenggara pemilu. Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terlantik harus menjadi penengah karena memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk selesaikan konflik tingkat paling bawah dengan cara musyawarah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menindak pidana pemilu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan gerbang utama pelaporan dari masyarakat adalah Bawaslu. Sebab menurutnya, masih banyak masyarakat yang kerap melaporkan pelanggaran pemilu kepada kepolisian.

"Tindak pidana pemilu tidak boleh dilaporkan selain kepada Bawaslu, sebab Bawaslu pintu pertama," ungkap Bagja dalam acara Sinergi Penegakan Hukum Terpadu Pidana Pemilu Guna Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Jujur dan Adil di Lemhanas RI, Jakarta, Senin (28/8/2023).