Berita

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilihnya dalam Pemilu 2024 dengan berkolaborasi bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Tujuannya guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan jauh dari pelanggaran.

"Masyarakat mau jadi penonton atau aktor di pemilu nanti? Kalau mau jadi aktor, ayo bersama Bawaslu jaga hak pilih pemilu," kata Lolly saat menjadi narasumber di Forum Warga Pengawasan Partisipatif bersama sejumlah Organisasi Masyarakat di Bandung, Selasa (19/9/2023).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan pemilu pendaftaran Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyerukan jajaran pengawas pemilu berani dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

“Sebentar lagi tahapan pendaftaran capres, suasana makin tegang. Jangan takut selama Bawaslu lakukan tugas dan fungsi dengan baik,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Penguatan Kompetensi Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Periode 2023 - 2028 di Ciawi, Bogor, Senin (18/9/2023) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi logistik di Pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas TPS (Tempat Pemilihan Suara) kelelahan hingga meninggal dunia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meyakini platform digital Tiktok bakal gerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti kajian Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Hal ini usai Bawaslu-Tiktok Indonesia meneken perjanjian kerja sama untuk mewujudkan Pemilu 2024 berintegritas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu-Tiktok Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menciptakan Pemilu 2024 berintegritas, khususnya di media sosial. Salah satu bentuk MoU ini, Bawaslu mendapatkan kanal khusus untuk melawan penyebaran hoaks dan misinformasi pemilu di platform Tiktok.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan KPU agar ada sinkronisasi pemahaman dengan Bawaslu, terhadap draft PKPU terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Langkah ini dirasa perlu agar tidak ada lagi kendala terulang, serta tidak terprediksi.

"Forum temu gagasan dan informasi terkait pungut hitung ini sangat penting. Maka kita harus maka mendengarkan pandangan KPU," kata Lolly saat memimpin Rapat Persiapan dan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu bersama jajaran, Senin (18/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa ikut melakukan sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dah pemilihan. Penyebaran informasi yang masif akan memperkecil ruang gerak peserta pemilu yang ingin melakukan kecurangan.

"Bawaslu membutuhkan peran dari mahasiswa dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan baik, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga," katanya saat Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, Jumat, (15/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta catatan evaluasi proses perekrutan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar serentak seluruh Indonesia. Dia berharap adanya perbaikan di masa mendatang mulai dari jadwal, pembentuk tim seleksi (timsel), hingga proses tahapan perekrutan hingga terlantik yang tertib administrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jendral Bawaslu Ichsan Fuady ingatkan agar rambu-rambu kampanye tidak dilanggar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewah Yogyakarta.

“Sosialisasi dilakukan sampai 28 November 2023, setelah itu tahapan kampanye jangan sampai ada menyalahin aturan yang berlaku,” ungkap Ichsan Fuady dalam Audiensi DPRD DIY di lantai 5 kantor Bawaslu, Jakarta hari Jumat (15/9/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (terlapor) dengan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. Putusan dengan nomor laporan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2023 disampaikan berdasarkan hasil Pleno Bawaslu.

Atas hal itu, Bagja menyebutkan untuk terlapor (KPU) dapat memperbaiki penyusunan nomor urut Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemiliham Umum - Bawaslu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bisa bekerjasama secara cepat untuk menangkal konten hoaks dan disinformasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melihat, dalam dunia media sosial, semua informasi akan serba cepat meluas ke masyarakat.

Maka dari itu, Herwyn memandang, pencegahan menjadi bagian dari komitmen bersama antar-stakeholder sehingga pemilu dapat terselenggara dengan baik. Sebelumnya diketahui Bawaslu telah melakukan kerja sama melalui nota kesepahaman dengan Kominfo terkait dengan Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2024 tidak ada unsur fitnah, dan penghinaan terhadap agama. Ini agar media penyiaran dapat menjadi rujukan pemberitaan, baik di media sosial dan masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady meminta untuk pegawai negeri sipil Bawaslu yang diangkat mejandi pejabat administrator dan pengawas untuk segera mengisi posnya masing-masing setelah dilantik. Pasalnya, dilantiknya mereka merupakan upaya Bawaslu dalam mengisi posisi-posisi yang kosong untuk menjalankan tugas di tengah tahapan yang sudah berjalan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Fuady berharap tanah yang diberikan dapat menunjang kinerja pengawasan khususnya bagi Bawaslu Halmahera Tengah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menghadiri sidang lanjutan yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengadu mengenai pelanggaran kode etik tentang pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) oleh KPU. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku, jajaran pengawas pemilu tidak bisa mengoptimalkan pengawasan jika akses Silon dibatasi oleh KPU.