Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi gangguan atau hambatan di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

“Hasilnya, terdapat tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, empat belas indikator yang banyak terjadi, dan satu indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Minggu, (11/2/2024).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty bersama Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang. Dalam kegiatan ini Bawaslu bersama 2700 petugas Satpol PP melakukan penurunan APK hingga selambat-lambatnya kurang dari satu hari sebelum pemungutan suara.

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu RI tidak pernah melakukan intervensi terhadap substansi putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus melakukan sterilisasi gudang penyimpanan logistik. Dia menegaskan akses ke logistik perlu dibatasi sebagai salah satu upaya menjaga jumlah kotak dan surat suara logistik sebab jika jumlahnya kurang, pemilih terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan empat hal kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam menjalankan tugasnya. Pertama, kata dia, tepat prosedur, tepat tata cara, dan tepat mekanisme.

"Tepat prosedur misalnya waktu buka TPS harus dibuka jam 7 pagi dan PTPS harus sudah dilokasiblebih awal guna memastikan kesiapannya berjalan lancar," ujarnya, Jumat (9/2/2024).

Ternate, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau peserta pemilu menertibkan alat peraga kampanye (APK) secara mandiri seusai masa kampanye usai. Dia mengingatkan terakhir masa kampanye yaitu pada 10 Februari 2023, setelahnya  merupakan masa tenang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panwaslu Kecamatan untuk hati-hati dan cermat dalam merekomendasika Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang. Sebab, jajaran adhoc Panwascam punya kewenangan untuk menyatakan PSU.

“Baca dan pahami lagi lagi semua aturan-aturan terkait PSU. Supaya tidak salah ambil keputusan,” katanya dalam Konsolidasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024, di Jakarta, Selasa (6/2/2024) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menemukan sebanyak 341 dugaan pelanggaran konten internet. Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan dari 341 konten ujaran kebencian diidentifikasi menjadi jenis dugaan pelanggaran terbanyak yaitu sebanyak 326 atau 96 persen.

"Untuk jenis dugaan pelanggaran berita bohong memiliki jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 5 atau sekitar satu persen," katanya saat menjadit narasumber talkshow Ada Apa Dengan Digital, Menuju Pemilu Damai 2024, di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan potensi kerawanan dalam penggunaan printer dan scanner sebagai alat bantu rekapitulasi suara. Menurutnya, banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan alat tersebut dalam melakukan rekapitulasi suara.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tujuh hari pungut hitung, Anggota Bawaslu Lolly Suhenti mengatakan bentuk ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak pada tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Bali, Selasa (6/1/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu memiliki komitmen untuk menindak segala jenis pelanggaran kampanye yang masuk ranah hukum pemilu. Hal itu disampaikan Bagja saat Bawaslu menerima Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Komitmen Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelangaran pemilu, ungkap, Bagja, dapat dilihat dari hasil pengawasan Bawaslu. Di mana Bawaslu telah menerima 124 laporan dan 77 temuan, dengan 55 temuan tersebut telah Bawaslu register.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan dalam persidangan uji materi beberapa pasal terkait kampanye dalam UU 7/2017. Bagja menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dilandaskan pada norma yang diatur dalam UU Pemilu dan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional yang diatur dengan Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh ketua Bawaslu di Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menyatakan mengenai kepengurusan atau keanggotaan dalam partai politik.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.

“Pastikan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Bali melakukan rakor (rapat koordinasi) tentang penertiban APK dalam waktu dekat sebelum masa tenang,” ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rakornas Pengawasan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Bali. Senin (5/1/2024).