Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa permasalahan dalam pemilihan umum melalui kotak suara keliling (KSK) di luar negeri (LN). Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Konferensi Pers Bersama antara Bawaslu KPU, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Senin (5/2/2024).

Dari segi logistik dan manajemen kata Herwyn, menjadi permasalahan yang kompleks, termasuk pengaturan distribusi kotak suara, pengawasan, dan keamanan.

"Seperti di Dubai, belum semua tempat pelaksanaan pemungutan suara KSK ditentukan," kata Herwyn.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dua Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.

Salah satu strategi Bawaslu dalam pengawasan hari tenang ungkap Bagja yaitu penertiban alat peraga kampanye (APK). Terkait itu Bagja menjelaskan, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan jauh-jauh hari untuk bekerja sama melakukan penertiban.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk mewaspadai kerawanan-kerawanan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dia merefleksikan kasus yang terjadi pada Pemilu 2019, yang mungkin bisa terjadi di Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu agar kontestasi berjalan secara berintegritas dan bermartabat. Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka kegiatan Bawaslu on Car Free Day di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan memberikan sanksi kepada jajaran pengawas yang melanggar integritas. Terutama kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pasalnya, pelanggaran tersebut tidak bisa ditolerir dan dianggap sebagai pelanggaran berat.

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiyah (PTMA) melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) tentang Partisipasi masyarakat dalam.penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan banyak hal yang bisa diawasi menjelang masa tenang dan pemungutan Pemilu 2024.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan kepada seluruh jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus punya mental yang kuat seperti biasa. Sebab, PTPS menjadi tempat untuk diskusi antara penyelenggara dan peserta pemilu, ketika terjadi konflik saat pemungutan suara.

"PTPS harus punya mental baja. Karena Konflik utama ada di TPS. Nantinya pasti akan ditanya soal teknis. PTPS dianggap orang yang paling tahu aturan main," kata Lolly saat tatap muka dengan para jajaran pengawas di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis, (1/2/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta segala masalah terkait tata cara administrasi pada hari pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2024 dapat diselesaikan saat itu juga oleh petugas KPU dan pengawas pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dia berharap permasalahan tidak naik ke tingkat kecamatan atau kabupaten/kota untuk meminimalisir adanya masalah hukum yang bisa dijadikan dalil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mendukung Bawaslu dalam merawat nurani bangsa melalui  pengawasan Pemilu 2024. Menurut Ketua GNB, Sinta Nuriyah A. Wahid, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga sangat diharapkan kehadirannya menjadi penegak keadilan dalam Pemilu 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan dalam tahapan kampanye terdapat kerawanan yang dijadikan fokus pengawasan Bawaslu, di antaranya kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian setempat, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tidak pada tempatnya, melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan, dan potensi penyalahgunaan sumber daya negara dan dana asing sebagai modal kampanye.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berpesan kepada jajaran pengawas TPS (PTPS) untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara tidak cacat prosedur. Hal itu disampaikan Totok saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Senin (29/1/2024).

"Pengawas TPS itu harus jeli mengawasi sekaligus memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak cacat prosedur," tegas Totok.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu, untuk tegas menindak peserta pemilu jika melakukan tindakan bagi-bagi sembako. Hal itu disampaikan Bagja saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan Pengawas TPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Minggu (28/1/2024).

Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan kerja pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu dapat membuktikan kebenaran penghitungan suara. Hal ini dia sampaikan dalam Konsolidasi Nasional Evaluasi Manajemen Pengawasan Proses Tahapan Logistik Pemilu dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilu 2024 di Solo, Kamis (25/1/2024).

“Pengawasan teman-teman menghasilkan banyak hal, yang menolong calon anggota legislatif untuk kemudian mendapatkan kebenaran terhadap perhitungan suara,” kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu memiliki posisi yang strategis dalam menegakkan keadilan Pemilu. Menurutnya, dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menggunakan Undang-Undang yang sama dengan Pemilu 2019 maka dugaan pelanggarannya tidak berbeda jauh.