Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk membahas terkait aturan dalam berkampanye, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi Bawaslu, Kamis (15/3/2018) di Jakarta. Kunjungan PPP ini diterima langsung Ketua Bawaslu RI Abhan didampingi Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo.

Ahmad Mustaqim, perwakilan dari PPP yang juga sebagai Anggota DPR RI memaparkan maksud tujuan PPP berkunjung ke Bawaslu. Ia mengatakan, kedatangan PPP ke Bawaslu untuk meminta informasi dan kejelasan beberapa hal terkait tata cara dan aturan main dalam berkampanye agar tidak melanggar aturan.

Minahasa, Badan Pengawas Pemilu - Pemilih pemula mendeklarasikan komitmennya mendukung pengawas pemilu dan menolak politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu Tahun 2019.  Komitmen tersebut dibacakan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu "Gerakan Pemilih Pemula Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di Tateli, Kabupaten Minahada, Sulawesi Utara, Rabu (14/3/2018).

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 160 orang peserta yang berasal dari tim kuasa hukum dan tim kampanye pasangan calon kepala daerah atau yang mewakili menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak Tahun 2018 bagi pasangan calon kepala daerah, Selasa (13/3/2018) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Gedung Graha Konstitusi III, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bawaslu tidak akan mengintervensi proses hukum kasus korupsi yang sedang menimpa peserta Pilkada.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Bawaslu menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya  kepada aparat penegak hukum, baik dari unsur KPK, Kepolisian atau Kejaksaan dalam menangani proses penegakan hukum peserta Pilkada yang sedang berjalan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Komisi II DPR RI bersama dengan Bawaslu RI, KPU RI, dan Kemendagri guna menyempurnakan tujuh Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan lima Rancangan Peraturan KPU (PKPU), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengharapkan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tak terjadi kegaduhan. Dia meminta masyarakat bisa menganggap tahun politik ini seperti tahun biasa, sehingga tak takut soal ancaman-ancaman dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu nanti.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan dugaan sejumlah dana kampanye yang digunakan pasangan calon kepala daerah di luar rekening dana kampanye. Temuan tersebut muncul dari adanya selisih jumlah penerimaan dengan pengeluaran dana kampanye tidak sesuai dengan jumlah yang terdapat di dalam saldo rekening dana kampanye.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan, jajaran pengawas daerah harus jeli dalam melakukan pengawasan, baik dalam menghadapi Pilkada maupun Pemilu 2019.

“Awasi penyusunan daftar pemilih, kampanye, hingga penetapan nanti. Semua tahapan harus diawasi dengan jeli,” ujar Bagja dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Banjarmasin, Sabtu (10/3/2018).

Palu, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 bagi Panwascam Se-Kota Palu, di Ruang Utama Gedung Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jln Sugiono 12, Palu, Sabtu (10/3/2018). Kegiatan ini dibuka resmi oleh Ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen dan Zatriawati dan dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Anayanthy Sovianita serta Ketua dan Kepala Sekretariat Panwas Kota Palu.

Palu, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengajak peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) terkait penguatan kebijakan tiga lembaga dalam Sentra Gakkumdu yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam tindak pidana pada pemilihan kepala daerah dan persiapan pemilu Tahun 2019 nanti.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung (Pusdiklat MA) mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilu lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
“Kami mohon dibantu untuk Panwas Kabupaten/Kota untuk penguatan kapasitas permasalahan mengenai pidana perkara pemilu nanti,” ujar anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat menjadi narasumber pada Diklat Hakim Khusus Pemilu, di Bogor, Rabu, (7/3/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Bawaslu memanggil perwakilan dari tiga stasiun televisi swasta, yakni I news TV, RCTI, dan Global TV untuk meminta  keterangan awal dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga stasiun televisi tersebut.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi seorang hakim (pengadil) bagi yang bersengketa harus mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak. Pengadil harus berbuat sedail-adilnya dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan netralitas ketika diharuskan menjadi mediator dan adjudikator.

Demikian diungkapkan Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat memberikan arahannya pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2019, di Rejang Lebong, Bengkulu, Rabu (7/3/2018).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menegaskan, pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran selama proses demokrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, jajaran pengawas Pemilu wajib melaporkan harta kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

“Jangan sampai kita hanya fokus dalam pengawasan Pemilu tetapi kita lupa melakukan pengawasan terhadap diri kita sendiri. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ini sangat penting,” tegas Fritz dalam kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Training Admin Unit e-LHKPN di Jakarta, Rabu (7/3/2018).