Berita

Den Haag, Belanda, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan melantik enam anggota Panwaslu Luar Negeri untuk perwakilan Den Haag dan Frankfurt. Pelantikan dilaksanakan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Rabu (2/5/2018).

Abhan menjelaskan, tugas Panwaslu Luar Negeri adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. “Setiap proses tahapan Pemilu 2019 harus diawasi. Termasuk dalam mencegah terjadinya pelanggaran,” ujar Abhan saat memberikan bimbingan teknis kepada Panwaslu Luar Negeri yang baru dilantik.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau kepada semua pihak yang hendak memperingati Hari Buruh, besok 1 Mei 2018 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye Pilkada maupun Pemilu. Aksi peringatan Hari Buruh sebaiknya dimaksimalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kunci sukses pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kini, Bawaslu membangun sinergi dengan stakeholders atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan sistem berjejaring.

Tokyo, Jepang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI , Abhan melantik sembilan orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Luar Negeri yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu 2019 di perwakilan Tokyo, Osaka, dan Taipei pada Jumat (27/4/2018) di Tokyo, Jepang. Usai dilantik, seluruh Panwaslu LN akan diberikan peningkatan kapasitas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) mengenai pemilu dan pengawasan pemilu.

Kuching, Malaysia, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan Ratna Dewi Pettalolo melantik 24 Panwaslu Luar Negeri perwakilan RI di  Kuala Lumpur, Johor Bahru, Bandar Seri Begawan, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, dan Singapura pada Selasa (24/4/2018) di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di negara yang menganut sistem demokrasi, pengawasan pemilu secara hakikat dilakukan oleh rakyat sebagai pelaku utama dalam pemilu. Namun demikian, uniknya kelembagaan pengawas pemilu secara formal ada di Indonesia dalam bentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai amanat undang-undang. Bawaslu sendiri secara struktural ada di tingkat pusat hingga desa/kelurahan dan pengawas luar negeri.

Jambi, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu pendukung kinerja penyelenggara pengawas pemilu adalah tertib melaporkan penggunaan anggaran. Buku saku pajak merupakan panduan bagi bendahara untuk memberlakukan pajak sesuai jenis transaksi. Terlebih lagi, peraturan pajak sangat dinamis, mesti update setiap waktu sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983.

Bantul, Badan Pengawas Pemilu – Warga Desa Murtigading, Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019, Minggu, (22/4/2018).

Komitmen warga Desa Murtigading untuk tidak menerima pemberian apapun dari para calon peserta pemilu ini, sudah dilakukan sejak Pemilu 2014 (Legislatif dan Presiden) silam dan juga saat Pilkada Bantul 2017 dan yang terakhir pada Pilkades lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 100 pemangku kepentingan (stakeholder) mendeklarasikan sikap menolak dan melawan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Deklarasi diserukan sebagai upaya mendorong pilkada dan pemilu yang berintegritas lantaran politik uang dan pelanggaran lainnya di atas merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu. Khususnya para mahasiswa yang menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2018 dan Pemilihan Legaslatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Bawaslu mengagas gerakan bersama tolak politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian.