Berita

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, tahapan kampanye rapat umum termasuk tahapan Pemilu yang berpotensi besar terjadinya pelanggaran pidana Pemilu.

"Di samping tahapan pendistribusian logistik serta pemungutan dan penghitungan suara yang juga krusial dan rentan terjadi pelanggaran," ujar Dewi dalam Workshop Gakkumdu pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu Gelombang V Tahun 2019, di Surabaya, Kamis (21/2/2019).

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, politik uang merupakan racun dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Afif mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memerangi politik uang dalam Pemilu 2019.

“Politik uang sudah dikategorikan sebagai kejahatan dalam Pemilu. Racun yang bisa menyebar kemana-mana. Mari kita cegah dan lawan bersama”, jelas Afif dalam Dialog Demokrasi dengan tema ‘Menguji Demokrasi Seribu Pulau’, di Lampung, Senin (18/02/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik. Menurut Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja, potensi penyalahgunaan bantuan sosial dalam pemilu ada dalam tahapan kampanye, tahapan pra kampanye dan pasca kampanye. Di antara bentuk pelanggarannya adalah dengan mengadakan kegiatan pada kelompok masyarakat.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang berkualitas.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, peran penting para tokoh agama salah satunya yaitu ikut mensosialisasikan terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak Golput, serta terkait bahaya politik uang.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menghadapi pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, Bawaslu akan merekrut 805.062 Pengawas TPS yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 Kecamatan dan 83.370 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pengawas TPS paling lambat dibentuk 23 hari menjelang hari pemungutan suara. Menurutnya, merekrut 805.062 orang tentu bukan pekerjaan yang mudah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang dimulainya kampanye rapat umum pada 24 Maret mendatang, Ketua Bawaslu RI, Abhan meminta jajaran pengawas Pemilu daerah memperkuat sinergitas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 di Jakarta, Jumat (8/2/2019) hingga Minggu (10/2/2019).

Rakernis yang melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ini untuk mematangkan persiapan pengawasan kampanye rapat umum yang akan dimulai pada 24 Maret mendatang.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, menjaga kualitas proses adalah tugas pengawas pemilu.  Pengawas pemilu memastikan proses pemilu berjalan baik dan hasilnya dapat diterima masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, di Makassar, Jumat malam (8/2/2019).

“Semakin berkualitas prosesnya, legitimasi atas hasilnya akan makin baik. Tetapi, kalau kualitas prosesnya jelek, orang akan menyalahinya,” kata Afif.

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan, semakin akurat data pemilih, maka pemilu akan semakin baik. Bawaslu menjadikan akurasi data pemilih sebagai awal identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Contohnya, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sampang, Madura, beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan dalam Rakornas Dukcapil Tahun 2019 bertema Dukcapil Go-Digital di Makasar, Jumat (8/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu kembali mengingatkan TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.  Anggota TNI, Polri serta ASN dituntut menjadi bagian yang tidak terkontaminasi. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan, dalam Rapat Intelijen Tugas Pokok TNI dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengajak generasi milenial untuk mengawasi Pemilu 2019. Partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu bisa berupa pemberian informasi awal ketika terjadi pelanggaran.

“Partisipasi generasi milenial bisa berupa turut melaporkan pelanggaran pemilu,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin dalam Talk Show Milenial Memilih di Kantor IDN Times, Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah menyandang gelar lembaga yang informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), tugas selanjutnya bagi Bawaslu adalah merapikan kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru berumur enam bulan sebagai lembaga permanen tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa penataan kehumasan. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, dalam diskusi Pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan 2019 di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengharapkan proaktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Salah satu yang diharapkan Bawaslu yaitu masyarakat selalu berani melapor ke Bawaslu setempat jika melihat adanya indikasi pelanggaran Pemilu oleh peserta Pemilu.