close× Call Us
close×

Berita

Mantan Panwaslu LN Cerita Dampak Pandemik, Pemilu Korsel Hadirkan Partisipasi Tinggi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran pimpinan Bawaslu berdiskusi bersama mantan pengawas pemilu luar negeri (panwaslu LN) yang bertugas pada Pemilu 2019. Dalam diskusi itu, mantan Panwaslu LN tersebut menceritakan pengalaman mereka tentang pelaksanaan pemilu di negara tempat mereka menetap saat ini.

Ani Nigeriawati mantan Panwaslu Seoul bercerita, Korea Selatan (Korsel) tetap percaya diri melaksanakan pemilu di tengah ancaman pandemik covid-19, sebab sejak awal dukungan terhadap penangan kesehatan dan protokol kesehatan selama pandemik cukup baik.

Potensi Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Bawaslu Lakukan Upaya Pencegahan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan kelanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 bisa berdampak peningkatan angka pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu terus melakukan berbagai upaya pencegahan guna mengantisipasi membesarnya bentuk pelanggaran.

Local Government Must Prove the Seriousness of the Local Election Budget in the Middle of Covid-19
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Ratna Dewi Pettalolo asked for seriousness from the regional government in providing budget support for the 2020 elections. The reason is that the election budget during the COVID-19 pandemic was not budgeted for the election budgeting process.

"Bawaslu Province, Regency, City need a definite budget related to additional costs in the implementation of the election with COVID-19 protocol," she said in the discussion 'Activist and Media Online Ngabuburit', Saturday (05/16/2020).

Pemerintah Daerah Harus Buktikan Keseriusan Anggaran Pilkada di Tengah Covid
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta keseriusan dari pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, anggaran pilkada selama pandemi covid-19 tidak dianggarkan pada proses pengusuan anggalan pilkada.

"Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota butuh anggaran yang pasti terkait biaya-biaya tambahan dalam pelaksnaan pilkada dengan protokol covid-19," ujarnya dalam diskusi 'Ngabuburit Daring Aktivis dan Media', Sabtu (16/05/2020).

Pelaksanaan Pilkada 2020, Sejumlah Akademisi Pertanyakan Berbagai Ketidakpastian
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, jika pilkada digelar pada 9 Desember 2020, maka tahapannya harus dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Sejumlah akademisi pun mengungkapkan berbagai kendala atas ketidakpastian pelaksaanaan pilkada dari berbagai sisi.

Waspadai Politik Uang di Tengah Pandemi Covid-19
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait praktik politik uang di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah menjadi dasar alasan praktik politik uang perlu diwaspadai jelang Pilkada Serentak 2020.

Open Ad Hoc Supervisory Online School, Abhan: They are the Spearhead of the Field
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu believes the ad hoc supervisors (temporary) as the spearhead of election and election control. So Bawaslu needs to improve the competence of Ad hoc supervisors.

"The Ad hoc Panwaslu is the spearhead of Bawaslu supervision. Those who later go to the field more to conduct surveillance, but while maintaining integrity as an Adhoc supervisor," said Abhan Bawaslu Chairman when opening the launch of the Ad hoc Election Supervisory School Online, in Jakarta (Jakarta) 5/14/2020).

Buka Sekolah Daring Pengawas Ad hoc, Abhan: Mereka Ujung Tombak Lapangan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meyakini jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sebagai ujung tombak pengawasan pemilu maupun pilkada. Sehingga Bawaslu perlu melakukan peningkatan kompetensi pengawas Ad hoc.

"Para Panwaslu Ad hoc adalah ujung tombak pengawasan Bawaslu. Mereka yang nantinya lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan,namun dengan tetap menjaga integritas sebagai pengawas adhoc," ujar Ketua Bawaslu Abhan saat membuka peluncuran Sekolah Pengawas Pemilu Ad hoc secara Daring, di Jakarta (14/5/2020).

Afif: Selain Netralitas ASN dan Politik Uang, Ada Kerawanan Keselamatan
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 saat terjadinya pandemik covid-19. Salah satu ancaman bahaya, yakni aspek keselamatan penyelenggara pemilu dan pemilih kala proses pesta demokrasi dilaksanakan.

Pilkada di Tengah Pandemi, Dewi Minta Penyelenggara Pemilu Harus Siap dalam Segala Kondisi
Ditulis oleh : Andrian Habibi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penyelenggara pemilu harus siap dan optimis dengan segala situasi dalam melaksanakan Pilkada 2020 yang berkeadilan. Dia pun menjelaskan lima kualitas Pilkada 2020 yang harus dijaga oleh pengawas pemilu lantaran pelaksanaannya dalam pandemi virus covid-19.

Joint Meeting of Presidential Staff Office (KSP), Afif: Regional Election Costs when the Covid-19 Pandemic was Not Little
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Mochammad Afifuddin views that the simultaneous elections of 2020 during the Covid-19 Pandemic require expensive, heavy, and complicated costs. The reason is there is a mobilization of officers who are not just officers of the Voting Organizing Group (KPPS), but also nurses and doctors.

Rapat Bersama KSP, Afif : Biaya Pilkada saat Pandemi Covid-19 Tak Sedikit
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan biaya mahal, berat, dan rumit. Pasalnya, ada mobilisasi petugas yang tidak sekedar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tapi juga perawat dan dokter.

Social Assistance Allegedly Politicized Incumbent Candidates in 23 Regencies/Cities, 11 Provinces
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu Member Ratna Dewi Pettalolo stated, according to the results of supervision conducted by the ranks of Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu, there was social assistance distribution (social assistance) during the 19th pandemic in 23 districts/cities in 11 provinces allegedly politicized incumbent candidate. One of the things that burst was by attaching a picture of the head of the region in the social assistance.

Bansos Diduga Dipolitisasi Calon Petahana di 23 Kabupaten/Kota, 11 Provinsi
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemik covid-19 di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi yang diduga dipolitisasi calon petahana. Salah satu yang menyeruak yaitu dengan menempelkan gambar kepala daerah dalam bansos tersebut.

Anticipating Covid-19, Fritz Hopes for Additional 2020 Election Budget
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Election Supervisory Body - Bawaslu member Fritz Edward Siregar hopes that the organizers of the regional elections, especially the KPU and Bawaslu, will get an additional budget for the 2020 simultaneous regional elections to anticipate the spread of co-19.

Fritz's statement addressed the Government Regulation instead of Law (Perppu) No. 2 of 2020 concerning the Election of Regional Heads, which scheduled the 2020 elections on December 9 by taking into account the condition of the co-19 pandemic.