Berita

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum-
Ketua Bawaslu Abhan dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyerahkan bantuan bagi korban banjir Aceh, khususnya bagi keluarga besar Panwaslih Kabupaten/Kota terdampak,  diantaranya di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara, Selasa (11/1/2022). Secara simbolis penyerahan bantuan disampaikan langsung oleh Abhan kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh untuk diserahkan kepada pihak yang berhak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 Pegawasi Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (10/1/2022). Dia meminta para abdi negara untuk senantiasa menjaga integritas  dan menguatkan netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kuatkan integritas Saudara-Saudari. Integritas harus selalu diutamakan terlebih nanti di tahun pemilu. Netralitas juga harus selalu kita kukuhkan sepanjang waktu," tuturnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mengawali pekan kedua tahun 2020 dengan apel pagi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengajak jajaran Bawaslu untuk tetap menjaga sikap toleransi dan menjauhi intoleransi dalam setiap aktivitas kerja.

Ajakan tersebut agar tetap menjaga toleransi di lingkungan Bawaslu karena staf Bawaslu berasal dari latar belakang yang berbeda. Baik dari agama, suku, dan budaya. "Saya meminta agar seluruh staf di lingkungan Bawaslu tetap menjaga toleransi dan menjauhi intoleransi," kata Gunawan.

Lumajang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro menyerahkan bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (7/01/2021). Gunawan didampingi rombongan dari Bawaslu Jatim dan Bawaslu Lumajang. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Penanggal.

“Kami menyerahkan langsung bantuan dari Korp Pegawai Bawaslu dan Pengawas Pemilu se-Indonesia. Semoga bermanfaat bagi korban terdampak Semeru dan bisa mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mengawali apel pagi pertama di Tahun 2022, Deputi Bidang Dukungan Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta agar pengawasan tahapan pemilu yang mulai berjalan tahun 2022 ini bisa lebih inovatif. Apel pagi tersebut, dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan diikuti jajaran pejabat hingga staf di lingkungan Bawaslu.

Berkaca dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi, dia berharap bisa adaptasi pembenahan dari sisi pengawasan pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta mahasiswa untuk peduli dan beri perhatian terhadap persoalan pemilu. Sebab, dalam setiap gelaran pesta demokrasi selalu terjadi peristiwa dan persoalan yang menarik untuk dikaji.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan dan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Fritz Edward Siregar melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua terkait persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dalam forum tersebut dibahas mengenai perkembangan persiapan pengawasan PSU serta jadwal dan tahapan PSU yang rencananya dilaksanakan pada 26 Januari 2021.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat disinformasi terkait hoaks kepemiluan ataupun kampanye hitam baik luring dan daring menjadi masalah yang ramai beberapa tahun belakangan. Hal ini menurutnya perlu ada langkah bersama dengan beberapa lembaga guna menuntaskan merebaknya disinformasi tersebut.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Fritz menilai perlu ada kesadaran semua pihak perlu menghormati kewenangan masing-masing lembaga. Dengan begitu, lanjutnya, lembaga terkait dapat mengatasi disinformasi secara bersama-sama sesuai bagiannya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memandang peradilan khusus pemilihan atau pilkada diperlukan sebab merupakan amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber diskusi secara daring dengan tema Penegakan Hukum Pemilu dalam Rangka Evaluasi dan Persiapan Pemilu Serentak 2024, Kamis (23/12/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar rapat dengan Tim Technical Secretariat GNEJ (Mexico) dan Tim Sekretariat Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ) Bawaslu secara daring, Rabu malam, (22/12/21). Rapat ini membahas agenda dan mekanisme Penyelenggaraan Scientific Meeting dan Award Ceremony pada Maret 2022, dan Fifth Plenary Assembly Oktober 2022.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang peran perempuan dan demokrasi ibarat dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, tidak akan ada demokrasi yang berkualitas tanpa peran perempuan.

Saat ini Dewi melihat dalam aktivitas pemerintahan, peran perempuan perlu ditingkatkan. Meski demikian, dia melihat demokrasi sudah menempatkan masyarakat pada posisi yang setara, mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada sekat jenis kelamin, suku, agama.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang tahun 2021 merupakan tahun pembenahan bagi KP. Dia meyakinkan, meski undang-undang (UU) tak berubah, perlu ada modifikasi atau inovasi dalam persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua Anggota Bawaslu yakni Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke kantor KPU Jawa Barat (Jabar), Senin, (20/12/2021). Forum ini digelar untuk mendengarkan catatan evaluasi, tantangan, dan persiapan KPU dan Bawaslu di Jabar dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jabar.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mematangkan persiapan kompetisi debat penegakan hukum pemilu yang akan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan debat tersebut sebagai ajang sosialisasi penanganan pelanggaran dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) 2024.