Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan sertifikat pemantauan kepada Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dan Pemuda Muslimin Indonesia. Artinya, kedua lembaga pemuda tersebut telah resmi menjadi lembaga pemantau.

"Kalau sahabat sudah menerima sertifikat pemantau dari Bawaslu kepada PB PMII saat itu pula sahabat sudah sah melakukan kerja pemantauan. Pada tahapan apa ? Seluruh tahapan," ujarnya sebelum memberikan
Sertifikat pemantau kepada PB PMII di Gedung Bawaslu JL MH Thamrin No.14, Rabu (3/8/2022)

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta partai politik (parpol) tidak gunakan isu politik identitas saat melakukan kampanye pada tahun depan. Sebab, isu identitas sangat berimbas buruk terhadap harmonisai kehidupan sosial masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan bahkan gesekan antar pendukung parpol dan peserta pemilu.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan pengawasan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi partai politik (parpol) sebagai momentum pertaruhan pertama untuk Pemilu Serentak 2024. Karena itu dia meminta jajaran Bawaslu mulai tingkat kabupaten/kota mulai mengoneksikan setiap divisi yang ada dalam memetakan dan mengidentifikasi kerawanan sehingga menghasilkan kerja maksimal dalam memperkuat kelembagaan pengawas pemilu.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi membeberkan adanya reorientasi dalam menangani pelanggaran. Menurutnya ke depan pemidanaan sebagai jalan terakhir, meskipun hal ini tak berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti politik uang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai film penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) merupakan gagasan yang luar biasa dan menarik perhatian. Dirinya menyebut metode yang digunakan kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya.

“Metode ini cocok dengan Pemilu dan Pilkada 2024 yang didominasi dengan pemilih muda. Menjadi sarana sosialisasi dan edukasi bagi pemilih muda,” ungkapnya saat diskusi film penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada di kantor Bawaslu Jateng, Senin, (1/8/2022).

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memberikan keterbukaan informasi publik secara reponsif, Bawaslu Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan meraih sertifikat penghargaan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). Sertifikat penghargaan tersebut diberikan Koordinator LPP RRI Kabupaten Bone Rustam Basri kepada Bagian Humas (hubungan masyarakat) dan Datin (data dan informasi) Bawaslu Kabupaten Bone.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk memperhatikan serta mengawasi dengan seksama tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Dalam Peraturan KPU (PKPU) 4/2022 tahapan pendaftaran parpol dilakukan pada 1-14 Agustus 2022, untuk itu Bagja meminta para pengawas pemilu bersiaga 24 jam mengawasi pendaftaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menjelang dua hari pendaftaran partai politik (parpol) Pemilu 2024, Bawaslu menggelar rapat dalam jaringan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam forum ini, pengawas pemilu diminta memahami secara rinci Peraturan KPU (PKPU) 4/2022 tentang Pendaftaran parpol serta mengutamakan pencegahan melalui pendampingan, advokasi, serta sosialisasi.

Minahasa Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengajak Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ambil bagian dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal tersebut dikatakannya saat mengisi kegiatan Perkemahan Raya Pemuda Sinode GMIM di Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (30/7/2022).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk partai politik, menjadi strategi kelembagaan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hal demikian dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas), PDI Perjuangan, di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

"Kami (Bawaslu) menganggap, teman-teman kader parpol menjadi pengawas partisipatif," kata Bagja.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu mempunyai kepentingan besar dalam menggaet pemilih muda guna menghadirkan keadilan pemilu. Dia menegaskan, Bawaslu terus berupaya meningkatkan program literasi kepemiluan kepada generasi muda.

Puadi mengatakan, pemilih muda merupakan proporsi terbesar dalam Pemilu Serentak 2024. Hal ini diketahuinya berdasarkan berbagai survei yang sudah dilakukan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyatakan kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin. Pasalnya, dia melihat gelaran Pemilu dan Pemilihan 2024 memiliki kerawanan dari sisi keamanan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Bawaslu akan menjaga hak partai politik (parpol) apabila merasa dirugikan atau haknya diabaikan dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi parpol. Meski begitu, dia mengungkapan upaya pencegahan dilakukan secara maksimal dilakukan mulai tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI (pusat) lewat pembentukan kelompok kerja (pokja). 

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se - Riau untuk terus menerus berkoordinasi dengan Bawaslu RI, maupun dengan Komisi Informasi Provinsi Riau agar kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik semakin baik.