Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membahas tindak lanjut pasca-pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Bawaslu merekomendasikan dua pilihan terkait eksistensi pengawas pemilu di tiga DOB wilayah Papua.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor Partai Indonesia Bangkit (Ibu) dan Partai Pelita dengan agenda pembuktian pelapor.
Pimpinan sidang Puadi didampingi anggota Majelis Totok Haryono mengatakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, akan diawali dengan pengesahan alat bukti dan dilanjutkan dengan mendengar saksi dari pelapor.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng Mahkamah Konstitusi untuk
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kemampuan menyusun keterangan tertulis apabila dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Selasa (30/8/2022). Menurutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota, masih banyak ditemukan belum sesuai kaidah dalam menyusun keterangan tertulis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 oleh dua pelapor yakni Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dan Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dan KPU sebagai terlapor.
Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja mempersilakan pelapor dengan nomor laporan 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 dan pelapor dengan nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 menyampaikan pokok-pokok laporannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis sidang Bawaslu menggelar sidang putusan pendahuluan atas dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 dengan terlapor KPU RI. Dalam putusannya, laporan yang diajukan Partai Pandu Bangsa dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan, sedangkan laporan Partai Pemersatu Bangsa tidak dapat diterima.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melaksanakan sidang pemeriksaan atas dua laporan dugaan pelanggaran adminitrasi. Pihak pelapor dari Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Ibu) membeberkan konstruksi dalil-dalil dugaan pelanggaran. Hal ini kemudian mendapat sanggah dalil hukum oleh terlapor yakni KPU RI.
Kabupaten Serang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu Kabupaten Serang melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan jajarannya siap melakukan pencermatan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.
"Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjadi agenda penting yang harus mendapat pencermatan oleh Bawaslu. Sebab potensi kegandaan pengurus maupun anggota partai politik yang satu dengan yang lain," ucapnya saat melakukan supervisi di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Minggu (28/8/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan strategi dan tantangan keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2024. Dia menegaskan perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemilu 2024.
"Perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan untuk memindahkan kedudukan atau hak yang sama dalam partisipasi Pemilu 2024," ungkapnya dalam Rakornis Bidang Perempuan dan Pendidikan bagi Ormas dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar Tahun 2024, di Jakarta, Sabtu (27/08/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama dua hari, sejak Kamis (25/8/2022) dan Jumat (26/8/2022), Bawaslu menggelar sidang pendahuluan atas delapan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan partai politik. Hasilnya, dalam kedua sidang tersebut, empat laporan akan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan yang dimulai pekan depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Penyusunan Kurikulum Penjaminan Mutu Pelatihan Pengawas Pemilu Rampung Tahun Ini. Pasalnya, waktu tahapan Pemilu 2024 terus berjalan dan rekrutmen pengawas akan segera dibuka.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan dua fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama, kata dia, sarana perlindungan hak politik untuk dipilih (right to be elected).
Kedua, sambungnya, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu. "Kedua sarana ini bertujuan mewujudkan tujuan hukum pemilu," ungkapnya saat menghadiri bedah buku Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal Gunawan Suswantoro menerima langsung hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Bawaslu Kabupaten Maros. Menurutnya, Pemda Maros sudah ikut memberikan sumbangsih dalam kerja-kerja demokrasi yang dilakukan Bawaslu.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Maros yang memberikan sebagian aset kepada Bawaslu Kabulaten Maros, ini adalah bentuk sumbangsih kerja demokrasi di Indonesia," ungkap Gunawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memperkuat sinergisitas dengan beberapa lembaga negara guna mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Sinergisitas ini dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap antara Bawaslu dan lembaga pemantau pemilu dapat sinkron dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Selain itu lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pengawasan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Netfid Indonesia secara resmi telah menjadi lembaga pemantau pemilu untuk Pemilu 2024. Bawaslu mengakreditasi Netfid Indonesia serta 150 orang anggotanya sebagai pemantau nasional. Netfid Indonesia akan fokus melakukan pemantauan dalam pembiayaan politik dan dana kampanye Pemilu 2024.
