Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda menilai, kajian Bawaslu dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu 2024 dalam kondisi Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), harus memiliki fokus ke salah satu hal tertentu. Misalnya pemantauan ujaran kebencian dalam media sosial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan media massa seperti Radio MNC Trijaya mempunyai peran strategis melakukan pengawasan partisipatif sekaligus mengantisipasi maraknya kabar bohong dalam pemilu. Hal itu diungkapkan Bagja dalam diskusi bertema Teman Kolaborasi yang diselenggarakan radio MNC Trijaya dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-32 di Jakarta, Senin (26/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menolak permohonan dugaan pelanggaran administrasi nomor 016/LP/PL/ADM/RI/00.00/IX/2022 yang diajukan Partai Pelita dalam sidang pendahuluan. Hal ini akibat objek permohonan tersebut telah diperiksa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai, perubahan tata kerja dan pola hubungan, berdampak terhadap paradigma kelembagaan, termasuk di dalamnya pola pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat.
Paradigma baru kelembagaan yang dimaksud Lolly yaitu, menjadikan fungsi pengawasan yang sebelumnya hanya dibebankan kepada salah satu divisi saja. Saat ini pengawasan menjadi tugas kelembagaan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memprediksi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak 2024 akan tetap terjadi. Hal tersebut didasari oleh maraknya ASN yang melanggar aturan pada Pilkada 2020 lalu, bahkan terdapat ASN yang dikenai sanksi.
"Hal tersebut memberi gambaran persoalan netralitas ASN bisa terulang kembali pada pemilu dan pemilihan," katanya dalam Webinar Nasional Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN Dalam Pemilu dan Pilkada 2024, yang diadakan oleh Universitas Bina Bangsa, Jumat, (24/09/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan alasan pembentukan divisi dalam Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu saat membuka Orientasi Kelembagaan Bagi Anggota Bawaslu Provinsi, Kamis (22/9/2022).
Semisal, kata Herwyn, tidak ada lagi pengawasan yang dibebankan kepada satu divisi. Artinya, tugas pengawasan menjadi tanggung jawab bersama yang diemban oleh seluruh divisi yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memaksimalkan pelayanan informasi, Bawaslu meluncurkan aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi menyatakan harapan ke depan satu data terintegritas dari seluruh divisi yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima kunjungan Badan Pengkajian MPR RI di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (22/09/2022). Pertemuan ini membahas mengenai persiapan Pemilu Serentak 2024, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan visi misi calon presiden, calon wakil presiden serta calon para kepala daerah dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lima pimpinan Bawaslu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022). Kunjungan bertujuan untuk meminta dukungan dari Presiden Jokowi mengenai fasilitas pengawasan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, salah satu fasilitas yang dimaksud yaitu dukungan keamanan dan fasilitas jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk semua jajaran Bawaslu. Baik yang permanen atau ad hoc.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memastikan Pemilu 2024 mendatang berjalan bersih dan transparan, Bawaslu menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan Panglima TNI beserta jajarannya di Jakarta, Rabu (21/9/2022). Dalam audiensi tersebut terdapat empat poin yang dibahas.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, poin pertama yaitu sinkronisasi data terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk data anggota TNI yang aktif dan anggota TNI yang sudah purna tugas. Semisal, pendataan prajurit yang ketika pemilu berlangsung, sudah memasuki masa pensiun. Sehingga dapat terdata hak pilih prajurit ketika beralih status menjadi warga sipil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melantik 72 anggota Bawaslu Provinsi dari 24 Provinsi. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan didampingi empat anggota Bawaslu lainnya, yaitu Lolly Suhenty, Herwyn J.H Malonda, Totok Hariyono dan Puadi.
Dalam pelantikan tersebut Bagja berpesan kepada anggota Bawaslu provinsi terpilih agar menjaga hubungan baik sesama penyelenggara pemilu, tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI kali ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan pagu anggaran Bawaslu RI dan usulan penambahan anggaran tahun 2023 mendatang. Dalam pemaparannya, Bagja menjelaskan dengan rinci perkiraan penggunaan anggaran yang ditetapkan.
"Kiranya yang kami sampaikan dapat ditelaah lebih lanjut oleh Ketua dan Anggota Komisi II," ungkap Bagja di Gedung Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digagas Bawaslu kali ini menjadi momentum diskusi agar dapat menghadirkan kepastian hukum dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Upaya penafsiran hukum dan berbagai kajian menjadi salah satu cara dalam menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap adanya penguatan eksistensi kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui redesain pola kerja dan kesepahaman. Keberadaan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu ini dapat terbangun pola hubungan yang bersifat koordinatif dengan tetap menjaga kemandirian masing-masing kelembagaan.
