Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap luar neger (DPTLN) sesuai prosedur dan menggunakan data yang akurat. Menurutnya perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
"Pada tanggal 20 dan 21 Juni 2023 menjadi momentum kita melakukan pengawasan dalam penyusunan DPTLN. Sehingga, Bapak/Ibu (harus) siap," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Penyusunan DPTLN yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Rabu (7/6/2023).
Dalam rapat yang dihadiri Panwaslu LN di sejumlah negara ini, Lolly mengingatkan perlunya mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan. "Esensi pengawasan penyusunan DPTLN ini sesuai dengan prosedur, yaitu UU dan PKPU (Peraturan KPU)," sebutnya.
Dia menambahkan, hal yang juga penting dalam melakukan pengawasan penyusunan DPTLN, yakni menggunakan data yang akurat. "Data yang akurat artinya ketika nama masuk dalam DPT-LN, maka kita bisa dipertanggungjawabkan sebagai data pemilih yang telah keluar (ditetapkan)," tuturnya.
Apabila ditemukan data yang belum sinkron, dia melanjutkan, maka perlu melakukan koordinasi dengan PPLN. "Sehingga data pemilih ganda dapat dicoret. Koordinasi (juga) dengan KBRI dan KJRI," tegasnya.
Dia menambahkan, perlu mengetahui prosedur seperti memberikan data yang tidak dikenal sesuai Pasal 29 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. "Kalau sudah koordinasi masih ditemukan masalah perlu ditandai data yang tidak dikenal. Jangan lupa ditandai dan dikoordinasikan dengan cepat kepada Bawaslu RI (pusat)," terangnya.
Lolly berharap pengawasan penyusunan DPTLN bisa berjalan maksimal. "Kuncinya dua tadi, ya: prosedurnya tepat, datanya akurat! Karena data yang akurat akan meminimalisir yang punya niatan curangbatau melanggar."
"Semoga seluruh upaya yang kita lakukan unutk mngawasi hak pilih akan mebawa kebaikan untuk demokrasi di Pemilu 2024," tutupnya.
Editor: Hendi Purnawan
 |
 |
Webmail
