Bawaslu Provinsi Bali Terima Hibah Tanah dan Gedung dari Pemprov Bali
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Denpasar, Bawaslu Bali - Bawaslu Provinsi Bali menerima hibah tanah dan gedung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Kedua belah pihak melakukan tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di rumah jabatan Gubernur Bali, Jumat, (30/12/2022).

Lolly mengucapkan terima kasihnya kepada Pemprov Bali atas dukungannya kepada Bawaslu, melalui pemberian hibah gedung dan tanah. Hal ini, ujar Srikandi Bawaslu menggambarkan iktikad baik Pemprov Bali dalam menunjang kerja - kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

Bawaslu Jadikan IKP Modal Utama dalam Lakukan Mitigasi Pelanggaran Pemilu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan kepada jajaran Bawaslu daerah agar menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai mitigasi utama dalam melakukan pencegahan Pemilu 2024. Menurutnya, setelah IKP diluncurkan, agar para pengawas pemilu menjadi cermat dan tepat dalam melihat seluruh persoalan tahapan baik pemilu, maupun pemilihan.

Bawaslu Segera Bentuk Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan segera membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa (PKD). Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, saat ini draf final pedoman pembentukan Panwaslu sedang disiapkan. Setelah itu akan segera disosialisasikan dan dilaksanakan.

"Sebagai langkah awal pembentukan Panwaslu Keluruahan/Desa dipersiapkan pedoman dan mensosialisasikannya" ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Juknis Pembinaan dan Finalisasi Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Manado hari Selasa (27/12/2022).

Netralitas ASN, Bagja: Utamakan Fungsi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi, Sinergis, dan Efektif
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) Pemilu Serentak 2024 dengan mengedepankan fungsi pencegahan. Namun bila ada pelanggaran, menurutnya Bawaslu akan melakukan penindakan yang terintegrasi, sinergis dan efektif

Sosialisasi IKP oleh Kemendagri, Lolly Tekankan Lima Isu Strategis
Ditulis oleh : Ilham Thoriq pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan secara rinci Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan menekankan lima isu strategis. Menurutnya, ke depan, Bawaslu akan membuat turunan IKP bersifat tematik.

Kawal Hasil Mediasi KPU- Partai Ummat, Bawaslu Awasi Langsung Verifikasi Faktual Perbaikan
Ditulis oleh : Anonim pada :

Tomohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi langsung verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Ummat di Sulawesi Utara, Kota Tomohon. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda yang mengawasi proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Ummat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara itu mengatakan perbaikan berdasarkan kesepakatan mediasi antara KPU dan Partai Ummat saat mediasi kedua pada tanggal 20 Desember 2022 lalu.

Kuatkan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan 2024, Bawaslu - Fatayat NU Jalin Kerja Sama
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menandatangani perjanjian kerja sama dengan Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) demi menguatkan  pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan 2024. Penandatangan kerja sama tersebut, dilakukan oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dengan Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dengan adanya penandatanganan kerja sama itu, Lolly berharap semakin banyak perempuan-perempuan yang berada di Fatayat NU ikut bergerak bersama Bawaslu demi memastikan Pemilu 2024 yang berintegritas, jujur, dan, adil.

Totok Minta Bawaslu Daerah Buat Laporan Mingguan Hasil Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran Bawaslu daerah hingga tingkat ad hoc (sementara) membuat laporan mingguan hasil kerja teknis kelembagaan seperti hasil pengawasan pemilu. Menurutnya perlu ada laporan harian dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang kemudian secara berjenjang menjadi laporan mingguan.

Bawaslu Sambut Baik Exit Meeting dengan BPK
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tanda berakhirnya pemeriksaan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Bawaslu lakukan Exit Meeting dengan BPK di lantai 5 gedung Bawaslu, Kamis (21/12/2022).

Pelaksana harian (plh) Sekretaris Jendral Bawaslu La Bayoni menyambut baik Exit Meeting BPK RI dan Pelaksanaan PLT semester II.

"Terima kasih kami sampaikan kepada BPK RI telah melakukan pemeriksaan dan pemberian masukan," kata Alumni Universitas Hasanudin Makassar ini.

Kerjasama Dengan Dukcapil, Bawaslu Diberi Akses Monitoring Layanan Administrasi Kependudukan per Kabupaten/Kota
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama yang pernah dilakukan pada 2018 lalu.

Pelaksana Harian Sekertaris Jenderal Bawaslu La Bayoni menuturkan, selain terkait tracking data seperti pada sebelumnya, kerjasama ini juga terkait pemberian akses untuk monitoring layanan administrasi kependudukan per kabupaten/kota.

Hadiri Diskusi AIPI Sulawesi Utara, Herwyn Malonda: IKP Sulut Masuk Kategori Tertinggi
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan Provinsi Sulawesi Utara, masuk kategori daerah dengan kerawanan pemilu tertinggi di Indonesia. Penilaian itu didapat Bawaslu dari 4 dimensi berbeda.

"Provinsi Sulut ini termasuk salah satu yang tertinggi kerawanannya dalam pemilu," kata Herwyn, Rabu, (21/12/2022) di Sekretariat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Cabang Sulawesi Utara, Kota Manado.

Puadi Minta Sentra Gakkumdu Bekerja Cepat dan Berkoordinasi Optimal
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan proses penegakan pelanggaran pemilu untuk tiga institusi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan berkordinasi optimal jelang Pemilu serentak 2024.

"Saya mengapresiasi kesiapan dan Kerjasama yang harmonis jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam mendukung penindakan pelanggaran pemilu,” ucap Puadi dalam Rakor Sentra Gakkumdu se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Rabu siang (21/12/2022).

Herwyn Jabarkan Batasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye di Luar Jadwal
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan adanya isu krusial mengenai batas perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye di luar jadwal setelah KPU menetapkan partai politik (parpol) calon perserta Pemilu 2024. Menurutnya KPU perlu membuat pengaturan yang jelas mengenai aktivitas sosialisasi parpol yang diperbolehkan.

Bagja Minta Bawaslu Daerah Dapat Tegas dan Memperketat Pengawasan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat tegas dalam bekerja melakukan pengawasan. Begitupula saat tahapan demi tahapan berjalan, dia meminta pengawas pemilu dapat memperketat pengawasan.
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bagja meminta seluruh jajaran dapat menjaga soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 
 
Hasil Mediasi di Bawaslu, KPU Beri Kesempatan Partai Ummat Perbaiki Syarat Keanggotaan di NTT dan Sulut
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis sidang Bawaslu menyatakan Partai Ummat dan KPU bersepakat untuk melakukan perbaikan syarat keanggotaan Partai Ummat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut). Hasil ini merupakan kesepakatan antara Partai Ummat selaku pemohon dan KPU selaku terlmohon dalam mediasi yang dipimpin Bawaslu.