close× Call Us
close×

Berita

Komisi II DPR RI Setujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan DPR dan DPRD
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Kemendagri. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, LOlly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Penyuluhan Hukum Pegawai ANRI, Bawaslu Sampaikan Pelanggaran Netralitas ASN Bisa Berdampak Pidana
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan dalam pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berdampak serta mengarah ke ranah pidana. Berkaca pada Pemilu 2019, ada kasus yang bahkan sudah secara inkrah telah diputus oleh pengadilan karena dampak dari pelanggaran netralitas ASN.

MoU dengan 38 Pemantau Pemilu, Bawaslu Harap Lahirkan Gagasan dan Terobosan Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Hendi Poernawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 38 perwakikan lembaga pemantau nasional. MoU dihadiri oleh Anggota Bawaslu Totok Hariyono, Deputi Bidang Dukungan Teknis, La Bayoni, Kepala Biro Pengawasan Asmin Safari Lubis beserta jajaran di Jakarta pada Jumat malam (27/5/2023).

Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap, kedua belah pihak bisa menghasilkan gagasan brilian, terobosan luar biasa dalam rangka mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jika Akses Silon Bawaslu Masih Bermasalah, Pengawas Pemilu Diminta Jadikan Temuan Berjenjang
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas pemilu menjadikan temuan berjenjang jika akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pendaftaran DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberikan KPU kepada Bawaslu masih bermasalah.

"Harus berani dan jadikan temuan berjenjang jika SILON tidak terbuka," ungkap Bagja saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Manado, Jumat (26/5/2023).

Bawaslu Akan Rumuskan Alat Ukur Kinerja Pengawas Pemilu
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan evaluasi kinerja pengawas pemilu dari sampai tingkat kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan salah satu bentuk evaluasinya yaitu Bawaslu akan merumuskan alat ukur kinerja.

"Kedepan Bawaslu akan membuat alat ukur kinerja sebagai pengawas Pemilu," Ungkap Herwyn dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Sulawesi Utara, Jumat (26/5/2023).

Bawaslu Lakukan Upaya Pencegahan dan Pengawasan Melekat Calon Peserta Pemilu Bebas dari Narkoba
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berupaya melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran bagi peserta pemilu maupun pemilihan (pilkada) yang melanggar ketentuan penyalahgunaan narkotika. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan ada pengawasan melekat dalam proses pencalonan. 
 
Bawaslu Minta Pengawas Daerah Cermati Potensi Penambahan Bacaleg Saat Perbaikan Syarat Pencalonan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memerintahkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota melakukan pencermatan terhadap potensi penambahan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) saat perbaikan syarat pencalonan. Hal tersebut dikatakannya untuk menyikapi keluarnya Surat Keputusan KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akibat kendala sistem informasi pencalonan (Silon), Tertanggal 17 Mei 2023.

Bawaslu Dukung Strategi Kolaboratif Polri untuk Cegah Hoaks dan Berita Bohong pada Pemilu 2024
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong Polri melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Misalnya kerjasama di ruang digital dalam pengawasan cyber. Seperti dengan perusahaan teknologi seperti facebook, tiktok, twitter dan google.
 
“Kolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga riset, lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bergerak dalam isu yang sama,” kata Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam diskusi yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri di Jakarta, Selasa, (24/5/2023).
 
Bawaslu Terima Keluhan Partai Buruh Terkait Kendala Silon
Ditulis oleh : Mustofa pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima keluhan Partai Buruh dalam penggunaan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon legislatif. Kedatangan Partai Buruh tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu Totok Hariyono dan Lolly Suhenty.

Bawaslu Ajak Penyidik Siber Berkolaborasi Menindak Pelanggaran Pemilu di Media Sosial
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak penyidik siber untuk merespon cepat jika terjadi pelanggaran pemilu di media sosial. Menurutnya, media sosial masih akan menjadi sarana yang marak digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Cegah Keterlibatan Anak Pada Pemilu 2024, Bawaslu Gandeng KPAI
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kerjasama untuk mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan pemilu.

"Melibatkan anak pada Pemilu 2024 memiliki efek yang kurang baik," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya pada MoU Bawaslu dan KPAI di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Puadi Jelaskan Beda Kewenangan 'In Absentia' UU Pemilu dan Pemilihan dalam Penanganan Pelanggaran
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Perbeedaan pengaturan 'in absentia' (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak terlapor) dalam pemilu dan pemilihan, diprediksi mempersulit pembuktian ketika ada pelanggaran pidana di Pemilu Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Puadi saat menjadi narasumber di Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI), di Jakarta, Senin (22/5/2023).

"Jadi kita (Bawaslu) itu dibatasi oleh regulasi dalam melakukan pemeriksaan," kata Puadi.

1.354 Orang Ikuti Tes CAT di 29 Bawaslu Provinsi, Puadi: Kita Butuh Anggota Bawaslu yang Berintegritas dan Profesional
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sebanyak 1.354 orang mengikuti tes tertulis berbasis komputer atau ‘Computers Assisted Test’ (CAT) dalam proses seleksi calon anggota di 29 Bawaslu provinsi. Anggota Bawaslu Puadi meninjau pelaksanaan ‘CAT’ Bawaslu DKI Jakarta, dengan harapan yang lolos menjadi Anggota Bawaslu merupakan orang berintegritas dan profesional.

Bawaslu Susun Alat Kerja Pengawasan Kampanye
Ditulis oleh : Jaka Fajar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang tahapan kampanye Pemilu tahun 2024, Bawaslu prioritaskan alat kerja pengawasan cegah salah persepsi saat pengawasan kampanye.

"Alat kerja pengawasan menjadi prioritas memasuki masa kampanye agar tidak salah persepsi." Ungkap Anggota Bawaslu Puadi saat membuka Focus Group Discussion Penyusunan Alat Kerja Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Jakarta. Jumat (19/5/2024).

Bahas Pengaturan Penghitungan Keterwakilan Bacaleg Perempuan, Kesimpulan RDP: PKPU 10/2023 Tak Diubah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri menyepakati untuk tidak mengubah Peraturan KPU (PKPU) 10/2023. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI, Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kemendagri di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).