Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dan KPU bersama DKPP, Rabu (15/3/2023). RDP tersebut menyoalkan wacana penundaan pemilu akibat putusan perdata pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Puslitbangdiklat Bawaslu menggelar pelatihan investigasi bagi 80 Anggota Bawaslu provinsi yang belum lama terlantik. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. "Pelatihan ini penting bagi anggota Bawaslu provinsi karena saat ini Bawaslu tengah menyusun Perbawaslu tentang investigasi. Pengawas pemilu juga perlu mendapatkan pelatihan investigasi," katanya saat menjadi narasumber pada FGD Investigasi bagi Pengawas Pemilu, Rabu Malam (15/03/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mendengarkan keterangan saksi dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023, di Ruang Sidang Bawaslu, Rabu (15/3/2022). Prima sebagai pihak pelapor menghadirkan dua orang saksi, yaitu Farhan Abdhilah Dalimunthe dan Bin Bin Firman Tresnadi.
Saksi Farhan mempertanyakan profesionalitas dan akurasi dari pihak terlapor, yakni KPU. Menurutnya, KPU melanggar prinsip undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Dia mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah sebanyak 411 orang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) organik angkatan kelima tahun 2021. Ichsan berpesan agar para PNS yang baru terlantik segera bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan terlapor KPU. Agenda sidang kali ini yakni pembacaan laporan dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 oleh Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobi.
Sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Sidang Bawaslu selalu Ketua Sidang Puadi dan Anggota Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjabarkan isu strategis dan permasalahan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 dalam peringatan 'dies natalis' ke-67 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya perlu memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan pelibatan dari masyarakat.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap seluruh jajaran Bawaslu bisa menuntaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal ini menurutnya demi menciptakan transparansi kepada publik dan upaya mencapai zona bebas korupsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU agar bisa menyusun jadwal pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan baik. Hal yang disoroti Herwyn yakni terkait dengan ketepatakan waktu dan jumlah dalam memproduksi hingga mendistribusikan logistik Pemilu 2024.
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019 serta Pilkada 2020, dia mengungkapkan karena keterlambatan surat suara, sebanyak 30.733 TPS memulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 waktu setempat. Ini berdasarkan hasil pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn Malonda meminta partai politik (Parpol) yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pada 28 November 2023 mendatang. Meskipun demikian, kata dia, parpol peserta pemilu diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di lingkup internal partai politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memaparkan upaya Bawaslu dalam mencegah politik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) pada setiap pemilu dan pemilihan. Diantaranya mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik, dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu resmi membentuk tim insiden keamanan siber atau Bawaslu CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan kehadiran Bawaslu CSIRT tersebut juga sebagai salah upaya Bawaslu dalam menjaga data-data yang dimiliki Bawaslu yang mendapat dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Data tersebut, kata Puadi, baik berupaya data-data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, hasil penyelesaian sengketa proses, atau data pelanggaran administrasi lainnya yang dimiliki Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang tahapan kampanye pada pemilu 2024, Anggota Bawaslu Puadi tegaskan Parpol untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye di tempat Ibadah dan lingkungan Pendidikan.
"Parpol diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas kampanye di tempat ibadah dan pendidikan." Hal tersebut diungkapkan Puadi saat menjadi narasumber di Sekolah Hukum Pemilu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS Jakarta, hari Sabtu (11/3/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly suhenty mengatakan partai politik (parpol) peserta pemilu atau calon peserta pemilu diperkenankan melakukan pendidikan politik di kampus. Hanya saja kata dia, salah satu syaratnya harus kampus yang mengundang dan tidak hanya mengundang satu partai atau satu calon peserta pemilu saja.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI melakukan pendampingan pengelolaan keuangan bagi Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota). Selain itu, Bawaslu terus menginventarisir kebutuhan dan permasalahan agar tahun mendatang ditargetkan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menjadi satuan kerja (satker). Hal ini diungkapkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu Pakerti Luhur Luluk.
