Dikirim oleh Bawaslu Provinsi pada
 
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) untuk menjadikan hoaks atau berita bohong menjadi musuh bersama dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Menurutnya hoaks perlu diberantas secara gotong royong agar meminimalisir pelanggaran.
 
Dikirim oleh Bawaslu Provinsi pada

Langsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Dia meyakini anak muda Aceh yang mempunyai ruh kepahlawanan, mampu membawa demokrasi khususnya di Aceh menjadi lebih baik lagi.

Dikirim oleh Hendi Purnawan pada

Labuhan Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 dan 09, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupetan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ini merupakan kali kedua dilakukannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Dikirim oleh Rama Agusta pada

Tapin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja memberikan kiat jajarannya di Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel), sehingga berhasil mencegah potensi pelanggaran saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub). Hal itu disampaikan Bagja usai meninjau beberapa TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, Rabu (9/6/2021).

Dikirim oleh Ranap Tumpal HS pada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua KPU Ilham Saputra mengapresiasi atas keseriusan Bawaslu dalam menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif pemilu kepada khalayak lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Dia mengajak kerja sama Bawaslu dan KPU dalam membumikan pengawasan partisipatif dari masyarakat sehingga dapat menyukseskan Pemilu Serentak 2024. 

Dikirim oleh Robi Ardianto pada

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebutkan salah satu fokus pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi pascaputusan MK soal hak pilih. Hasil pencermatan daftar pemilih tetap (DPT) menurutnya membuat pencantuman nama-nama yang keterangan bagi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Berlangganan Rahmat Bagja