Ditulis oleh Ranap Tumpal pada Selasa, 2 Agustus 2022 - 15:00 WIB
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini.
Ditulis oleh Jaka Fajar pada Kamis, 24 Maret 2022 - 17:55 WIB
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan Bawaslu membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan harapan dapat mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di setiap daerah. Hal itu dikatakannya dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bogor, Kamis (24/3/2022).
Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 22 Maret 2022 - 07:13 WIB
Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu adalah tempat-tempat pengembangan kapasitas manajemen resiko pengawasan pemilu.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Jumat, 18 Maret 2022 - 22:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu harus bisa menerjemahkan empat tugas fungsi (tusi) Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses ke dalam model kompetensi pengawas pemilu.
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Kamis, 17 Maret 2022 - 22:30 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan kajian mengenai model kompetensi dan skema pelatihan pengawas pemilu dalam rangka kesiapan menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. Kajian dilakukan dengan melibatkan para penggiat pemilu, akademisi, aktivis serta jajaran Bawaslu daerah.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Selasa, 22 Februari 2022 - 16:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap persoalan pada Pemilu Serentak 2024 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu Serentak 2019. Pasalnya ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu itu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum batal direvisi.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Senin, 14 Februari 2022 - 21:56 WIB
Bintaro, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu untuk memetakan kebijakan strategis pengawasan pemilu.
Webmail
