Batanghari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi beserta jajaran Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dan 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari. Kehadiran Bawaslu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan terdapat tiga orang yang memilih di dua tempat atau pemilih ganda saat pemungutan suara Pemilu 2024.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS. Pasalnya, petugas pantarlih yang melakukan coklit ke rumah warga memastikan data daftar pemilih dengan mengecek kelengkapan dokumen kependudukan.
Hal tersebut menurutnya, guna memastikan data warga terkonfirmasi menjadi salah satu daftar pemilih, serta untuk mengetahui letak TPS tempat pemilihan.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi melekat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. TPS 15 dilakukan PSU karena pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024 terjadi pelanggaran pidana pemilu, di mana ada peristiwa surat suara dicoblos berkali-kali oleh seorang kepala desa.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat Jambi untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Pengawasan partisipatif sangat penting demi memajukan demokrasi yang berkualitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2024," ungkap Anggota Bawaslu Puadi dalam Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu di Provinsi Jambi. Jumat malam (28/6/2024).
Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024. Pasalnya, data pemilih tersebut akan digunakan saat pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda awasi langsung perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini menurutnya merupakan tugas utama Bawaslu agar menjamin seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melihat dari Pemilihan 2020, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pemilihan 2024 mendang. Sebab dia menyampaikan ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan internal.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat hal ini perlu untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Terlebih saat ini, jelasnya tahapan Pemilihan telah berlangsung dan dia tidak ingin adanya halangan bagi srikandi pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi langsung pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PUSS dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bertempat di kantor KPU Cianjur, Kamis (27/06/2024).
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak media massa untuk menyampaikan ide, gagasan dan kritik kepada Bawaslu mulai dari Bawaslu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dibutuhkan oleh Bawaslu agar kerja-kerja pengawasan yang kurang maksimal tidak boleh terulang pada Pemilihan 2024.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang ada beberapa kerawanan logistik yang akan terjadi pada Pemilihan Tahun 2024. Dia membaginya dalam beberapa situasi yaitu pengadaan logistik, keadaan geografis dan keamanan logistik.
Pertama, Bagja menjelaskan dalam pengadaan logistik seringkali jumlah pengadaan logistik tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.