Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Pasalnya, dia kerap menemukan laporan yang tidak melalui proses kajian dan dikembalikan ke Bawaslu oleh KASN.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panwascam bekerja lebih baik dari sebelumnya. Terlebih, kata dia, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden lalu.
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi sinergitas antara Bawaslu dan KPU Jawa Tengah dalam mengawal hak pilih Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Dia berharap KPU- Bawaslu bersama-sama menuntaskan proses pemutakhiran data pemilih tersebut.
“Mari saling melengkapi dan terbuka karena data pemilih ini butuh kekompakan dan kesepahaman yang sama,” katanya dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024 jelang Pemilihan 2024 di Jawa Tengah, Sabtu (6/7/2024).
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi melaksanakan pengawasan secara langsung pada acara Penyandingan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2024. Pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang memerintahkan Bawaslu agar melakukan supervisi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan amar putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan paradigma Bawaslu itu mencegah terjadinya pelanggaran sekuat-kuatnya, serta menindak pelanggaran tanpa keraguan. Untuk memperkuat paradigma cegah-tindak itu, maka pengawas pemilu harus senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan soliditas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan Bawaslu memiliki Posko Aduan Kawal Hak Pilih. Masyarakat, jelas dia, bisa mengadu ke Bawaslu masing-masing domisili jika belum terdaftar menjadi pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.
“Bawaslu memiliki posko aduan terkait daftar pemilih, jika masyarakat yang belum terdaftar dapat melaporkan ke posko aduan di Bawaslu daerahnya masing-masing,” ungkap Puadi setelah dilakukan pencoklitan di kediamannya, Jakarta Barat, Jumat (5/7/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi ke publik. Pasalnya, kata dia, Bawaslu sebagai salah satu badan publik harus memberikan layanan informasi khususnya terkait pengawasan atau kepemiluan di masyarakat.
Dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik, harapannya kata dia, menjadikan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu terpercaya.
Manokwari, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak para kader pengawas partisipatif di Papua Barat untuk aktif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan 2024. Menurut dia, hal ini merupakan upaya konkret pengawas partisipatif serta masyarakat lain dalam menjaga hak pilih Pemilihan 2024.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu daerah dapat memberikan kemudahan bagi siapapun yang akan menyampaikan laporannya ke Bawaslu. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah memahami regulasi yang ada baik UU-nya, Perbawaslunya, danlainsebagainya.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota di Aceh untuk segera melakukan rekrutmen pengawas adhoc. Hal ini disebabkan tahapan pemilihan yang sudah berjalan serta untuk efektifkan pengawasan tahapan.
Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan potensi permasalahan hukum berkenaan persyaratan calon menjelang Pemilihan 2024. Menurutnya, permasalahan yang pernah terjadi di Pemilu 2024 masih bisa terulang di Pemilihan 2024.
Gianyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi jajaran Bawaslu provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemilu 2024 dengan sukses. Sebab, kata dia, pada Pemilu 2024 provinsi Bali tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).
Dia mengatakan suskses di Pemilu 2024 menjadi modal pengawasan di Pemilihan 2024. Menurutnya, sukses penyelenggaran pengawasan Pemilu 2024 harus dibarengi dengan sukses tata kelola anggarannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan kiat Bawaslu dalam mewujudkan pengawas pemilu yang ramah perempuan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu di periode 2017-2023 yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Kepulauan Riau berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan kegaduhan di dunia maya maupun di tengah kehidupan masyarakat seluruh Indonesia.
"Semoga tidak ada politik uang, sara, hoaks dan ujaran kebencian," tuturnya dalam kegiatan Sosialisasi Peluncuran Pilkada 2024 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu malam, (30/6/2024).
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan penyelesaikan sengketa proses di Pemilihan 2024 harus lebih baik dari Pemilu 2024. Sebab ada yang berbeda dalam menyelesaikannya contohnya proses mediasi.
Dia mengatakan pada Pemilu ada mediasi dan ajudikasi sedangkan Pemilihan akan memakai mediasi musyawarah yang penanganannya juga berbeda. Maka dia meminta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lebih berwawasan dalam hal ini.
