Berita

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingin warga di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jadi contoh pengawasan partisipatif. Sebab, antusias masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan cukup tinggi.

"Kami rangkul forum warga dalam pengawasan pemilihan karena keterbatasan Bawaslu. Jumlah jajaran yang terbatas, mata dan telinga Bawaslu juga terbatas," ungkapnya di depan warga Pasirjambu dalam Forum Warga Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Bandung, Senin, (22/7/2024).

Minahasa Selatan , Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan disinformasi dan missinformasi menggunakan teknologi yang canggih menjadi tantangan di daerah.

“Antisipasi penggunaan teknologi canggih atau AI terkait disinformasi dan missinformasi pada isu-isu di Pemilihan Serentak 2024,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda pada Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Pemilihan di Modoinding, Minahasa Selatan, Selasa (23/7/2024).

Kotamobagu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn meminta jajaran pengawas adhoc untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kategori dan syarat yang berlaku. Sehingga pemilih bisa menggunakan hak suaranya pada pemilihan 2024.

“Jangan ada satupun pemilih yang tidak memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih di pemilihan serentak 2024, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar pemilih, wajib dimasukan," ucap Herwyn dalam kegiatan Konsolidasi Pengawas Adhoc Se-Kabupaten Bolaang Mongodow Raya di Kotamobagu, Selasa (23/7/2024).

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn tegaskan seluruh jajaran pengawas harus bisa membedakan aturan pemilihan dan pemilu. Supaya tidak tertukar saat melakukan kerja-kerja pengawasan pada pemilihan serentak 2024.

“Bapak dan Ibu pengawas harus petakan, pilih dan pilah serta pahami tentang perbedaan aturan pemilihan dan pemilu,” kata Herwyn dalam acara Penguatan Kelembagaan Jajaran Bawaslu Dalam Rangka Pemilihan 2024 di Tateli Satu, Minahasa, Senin (22/7/2024).

Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024. Salah satunya adalah dengan memastikan memiliki bukti yang kuat saat menindaklanjuti dugaan penanganan pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melantik sekaligus mengambil sumpah/janji pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Bawaslu. Para terlantik diminta untuk bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelantikan Inspektur Utama (Irtama) Rini Wartini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dia menilai Rini mampu dengan baik melakukan pengelolaan keuangan yang ada di Kesekjenan Bawaslu, karena sebelumnya Rini merupakan inspektorat wilayah.

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberi instruksi kepada jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, untuk melakukan publikasi kerja-kerja pengawasan yang sudah dilakukan pada Pemilu 2024 dan saat Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui peran Bawaslu dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya. Hal ini ditujukan untuk keberlangsungan pemilihan umum yang jujur dan adil.

“Bawaslu akan melakukan Rakor bersama KPU untuk menyamakan perspektif tentang penafsiran undang-undang dan peraturan KPU,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam kegiatan PERNAS XII JPPR di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Lolly Suhenty melakukan diskusi dengan Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Pertemuan kedua belah pihak dilaukan untuk membahas kesiapan penyelenggara dan pemerintah daerah dalam upaya menggelar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Provinsi Aceh.

“Pada intinya Bawaslu bersama Pemda Aceh ingin memastikan pemilihan serentak di seluruh wilayah Aceh berjalan lancar, tidak ada kendala sampai pada tahapan pelantikan,” kata Lolly usai audiensi, Rabu, (17/9/2024).

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Namun kata Totok, hal tersebut tentu harus ada bukti kuat kalau adanya aturan yang dilanggar.

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.

Samosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda minta pengawas kecamatan (panwascam) lebih pahami regulasi. Hal tersebut sangat bermanfaat jika dalam melakukan pengawasan jajaran adhoc menemui masalah.

“Pemahaman regulasi menjadi kompas bagi kita semua untuk melaksanakan tugas sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan,” tegasnya saat memberikan arahan kepada panwascam se-Kabupaten Samosir, Selasa (16/7/2024).

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024. Pasalnya provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini masuk dalam sepuluh besar rawan tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022.