Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan pada 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tindaklanjut IKP 2024 yang diluncurkan Desember 2022 lalu, Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung.
Dalam pemaparannya, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan IKP ini menjadi early warning untuk dinamika politik yang perlu dimitigasi terhadap potensi lahirnya kebijakan yang berubah secara cepat. Terdapat lima provinsi dengan kategori rawan tinggi yaitu 13 persen, rawan sedang yaitu 76 persen dan rawan rendah yaitu 11 persen yang dinilai dari total 27 indikator.
Lolly menjelaskan NTT menempati rawan tinggi pertama karena dari 27 indikator 19 indikator terjadi di NTT, lalu disusul Kalimantan Timur dengan memenuhi 18 indikator, Jawa Timur dengan memenuhi 17 indikator, dilanjutkan oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang masing-masing 16 indikator. Sehingga Lolly menegaskan ini menjadi potret dari kerawanan tinggi untuk diarahkan sebagai fokus bersama.
“Daerah yang masuk dalam rawan sedang atau rendah jika dilihat konteks tahapan bisa menjadi daerah yang kerawanan tinggi. Ini menjadi penekanan agar yang merasa rawan rendah tidak lengah, serendah apapun kerawanan kacamata kita selalu tinggi,” jelas dia dalam Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dalam pemetaan tersebut, diinformasikan daerah dengan potensi kerawanan tinggi dalam dimensi sosial politik di luar tahapan diantaranya Aceh, DKI Jakarta, NTT lalu Sulsel. Untuk tahapan Pencalonan diantaranya Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dilanjutkan Kaltim, lalu dalam tahapan kampanye diantaranya Sulsel, NTT, dan Jatim. Terakhir pada tahapan Pungut Hitung diantaranya Papua, Sulawesi Tengah lalu Jawa Timur.
“Semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah,” ucap dia.
Dalam tingkat Kabupaten Kota, terdapat kategori Rawan Tinggi untuk 84 Kabupaten/Kota, Rawan Sedang untuk 334 Kabupaten/Kota, dan Rawan Rendah untuk 90 Kabupaten/Kota.
“Pemetaan Kerawanan Provinsi ini dihasilkan dari indikator gabungan antara data inputan dari provinsi dan data inputan dari Kabupaten/Kota dan juga pemetaan Kerawanan Kabupaten/Kota dihasilkan dari data inputan dari Kabupaten/Kota,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu ini.
Lolly berharap publik dapat membantu Bawaslu ikut serta dalam memantau daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sehingga kerja Bawaslu akan semakin komperhensif. Terlebih setelah penetapan calon, dirinya meyakini kerawanan akan semakin terasa terutama di kalangan masyarakat sehingga perlu peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat.
“Mudah-mudahan secara terbuka diakses oleh seluruh pihak sehingga bisa kita jadikan cara kita mitigasi secara cepat dan tepat demi menjaga demokrasi Indonesia,” tutur dia dalam penutup paparan.
Editor: Hendi Purnawan
Foto: Reyn Gloria dan Bhakti Satrio
