Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyepakati untuk mengembangkan nilai-nilai pengawasan partisipatif pemilu dalam masyarakat desa. Bawaslu juga mengajak Kemendes untuk mengingatkan para kepala desa (kades) agar menjaga netralitasnya dalam ajang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Arah baru kebijakan penanganan pelanggaran yang mengedepankan pencegahan, menjadi fokus Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2024. Terkait itu, Anggota Bawaslu Puadi meminta arah kebijakan tersebut dapat dipahami dan dinternalisasi ke seluruh jajaran pengawas. Hal tersebut dia sampaikan saat membuka kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Selasa, (9/8/2022).
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka memberikan informasi terkait pengawasan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta agar kehumasan Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tidak liar.
Sehingga dirinya meminta seluruh divisi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat berperan maksimal melalui kerja-kerja kehumasan. Dalam ranah publikasi dan pemberitaan, Lolly menekankan perlu memperkuat edukasi tidak hanya kegiatan semata.
Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya pengawas pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dia meminta agar pengawas pemilu meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan agar konsep keadilan pemilu bisa dihadirkan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan koordinasi dengan Bawaslu tingkat provinsi serta kabupaten/kota dalam persiapan menghadapi verifikasi administrasi dan faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta para pengawas pemilu bekerja sesuai aturan perundang undangan serta mengedepankan prinsip kolektif kolegial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan keberadaan tim Bawaslu yang selalu ada mengawasi selama tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024.
Keberadaan Bawaslu ungkap Bagja, untuk mengawasi seluruh proses, di mulai dari pendaftaran partai politik di KPU, maupun verifikasi administrasi melalui SIPOL yang dilakukan KPU di lokasi berbeda, Bawaslu selalu mengirim tim untuk melakukan pengawasan.
Kuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Desain Pelatihan Pengawasan Masyarakat segera rampung. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Waktunya sudah mepet. Ini merupakan konsekwensi yang harus dilakukan. Diskusi ini baru awal implementasi, nanti akan dibicarakan lebih lanjut," ungkapnya saat menutup Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Grand Design dan Konsep Pelatihan Masyarakat Berbasis Collaboarative Learning di Kuta, Bali, Sabtu (6/8/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh pimpinan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk 'duduk bareng' melakukan gelar administrasi bersama dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, Bawaslu periode ini mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
Kuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merangkul pemantau pemilu, ahli dan akademisi dalam merancang grand design pelatihan pengawasan untuk masyarakat. Rancangan tersebut nantinya akan digunakan Bawaslu bersama masyarakat dan stakeholder dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Bawaslu menyentuh level tiga untuk bisa ketahap zona integritas (ZI) yang di dalamnya mencakup wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Saat ini SPIP Bawaslu masih dilevel 2,9
“Jadi untuk sampai kesana (WBK-WBBM) yang saya sebutkan di atas, terlebih dahulu kita harus menyentuh maturitas SPIP level tiga,” sambung Herwyn saat memberikan sambutan pada Rakernis SPIP di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memberikan edukasi ke calon pemilih pemula yaitu siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta. Anggota Bawaslu Puadi memberikan edukasi ke calon pemilih pemula yaitu siswa siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta. Dalam kesempatan itu Puadi mengatakan Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar dan satu-satunya di dunia yaitu Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Untuk itu, Puadi mengajak siswa siswi yang telah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mendeteksi jajaran penyelenggara pemilu yang namanya dicatut di Sipol. Menurut Herwyn terdapat nama jajaran Bawaslu di kabupaten/kota yang namanya tercatat dalam Sipol. Bahkan pencatutan nama tersebut juga terjadi di jajaran KPU.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik apabila semua pihak baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat menggunakan 'mindset' gotong royong. Bawaslu sendiri bakal terus mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mendorong penyelesaian Perbawaslu tentang Pengawasan Partisipatif, Pengawasan VerifikasiPolitik, dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dipercepat. Pasalnya, tahapan verifikasi administrasi partai politik sudah berjalan.
Totok melihat fokus perbawaslu ini akan mengutamakan pencegahan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024. Sehingga, jelas Totok, pengawasan akan dilakukan di semua divisi Bawaslu tidak lagi diampu satu divisi saja.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap masyarakat dapat menjadikan Bawaslu sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa proses selama tahapan pemilu.
"Kalau ada pencurian, untuk menyelesaikan masalah, masyarakat larinya ke polisi. Nah kalau ada problem yang berkaitan dengan sengketa proses pemilu, masyarakat harusnya lari ke Bawaslu," ujarnya memberikan perumpamaan peranan kewenangan saat menjadi narasumber yang diselenggarakan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Padang yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), Rabu (3/8/2022).
