Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Empat delegasi Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membahas mengenai keadilan pemilu termasuk hakim serta konsep transparansi dalam pemilu. Kedua isu ini penting dibahas untuk mendekatkan keadilan pemilu kepada masyarakat selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
Panelis pertama disampaikan oleh Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice of the High Chamber of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico (TEPJF). Dia banyak menyampaikan mengenai keadilan terbuka yang diterapkan di Meksiko. Menurutnya, keadilan terbuka memerlukan karakter independen dan imparsialitas kehakiman.
"Keadilan ini berasal dari masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan kontribusi kepada semua badan kepemiluan," katanya dalam Sidang Pleno Tiga di Kabupaten Badung, Bali, Senin (10/10/2022).
Rodriguez mengungkapkan semua praktik baik yang dilakuka di Meksiko adalah bagaimana upaya publikasi yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan institusi publik. Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai itu di antaranya membentuk konstruksi pemahaman dan mengelaborasi pelaksanaan tugas. "Kami melakukan strategi partisipasi atau kerja sama sebagai dasar dari keadilan," jelas Rodriguez.
Panelis kedua yakni María Luisa Segoviano Astaburuaga selaku Vice President of the Central Electoral Commission of Spain menyampaikan mengenai praktik transparansi yang ada di Spanyol. Dalam suatu sistem demokrasi modern, maka tranparansi adalah elemen yang sangat penting.
Di Spanyol, lanjut Maria, konstitusi menentukan ada Undang Undang hak masyarakat berkaitan administrasi publik dan surat menyurat yang dibuatkan untuk publik. Salah satunya adalah tentang hak pemilu, memiliki hal spesifik, aturan spesifik pemilu yang menjamin objektifitas, imparsialitas dari proses pemilu.
"Di dalamnya ada jaminan yang diwajibkan yaitu adanya dewan yang menjamin informasi untuk publik, tentu saja ada batasan-batasan yaitu perlindungan data, hak hak untuk pelanggar kriminal dan keamanan dan pertahanan," paparnya
Maria menegaskan tanparansi bukan hanya memberi informasi ke publik tapi juga kewajiban dari organisasi pemilu untuk membuat resolusi-resolusi demi kepentingan publik.
Panelis ketiga, Pakar Kepemiluan Internasional Dong Nguyen Huu mengatakan keadilan pemilu adalah hal yang paling fundamental dari demokrasi. Sama halnya yang disampaikan Rodriguez, Dong juga memandang kepercayaan masyarakat adalah elemen fundamental juga.
Meski demikian, Dong menambahkan membangun kepercayaan tidak hanya terhadap pengadilan saja, namun membangun kepercayaan kepada hakim juga sangat penting.
"Tribunal elektoral harus tetap menjaga independensi," cetus Dong
Panelis terakhir Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan semangat gotong royong yang merupakan elemen penting demokratisasi bangsa Indonesia. Keadilan pemilu di Indonesia saat ini adalah keadilan yang lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
"Negara lain mungkin menganggap pemilu kita rumit, atau panjang prosesnya, tetapi itu harus kita lalui prosesnya sebagai bentuk mencari keadilan, sehingga kalau ada persoalan tidak langsung lari ke pengadilan tapi ada proses musyawarah," cetus Totok.
Dia juga bersepakat dengan pandangan yang menyebutkan saat ini demokrasi sedang disandra media sosial. "Saya sepakat dengan itu, walaupun tidak mengurangi kebebasan, gotong rotong juga memberikan kebebasan, tapi gotong royong membatasi kebebasan yang bertanggungjawab, tidak asal asalan. Kebebasan orang lain dibatasi oleh kebebasan orang lain," ujar lelaki yang karib disapa Cak Totok itu.
Dalam bahasa gotong royong, lanjutnya, ada adagium 'bersama-sama dalam satu barisan, satu rasa saru bahagia'. Maka dari itu Totok menekankan dalam proses mewujudkan keadilan pemilu lebih mengutamakan pengawasan.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
