Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap mahasiswa berperan aktif mengawasi pemilu seperti menjadi pemberi informasi dugaan pelanggaran sekaligus bersedia menjadi saksi. Hal tersebut dia sampaikan dalam sekolah kepemiluan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Sabtu (8/10/2022).
Menurutnya, masyarakat, khususnya mahasiswa dapat menjadi penggerak keadilan dalam proses kepemiluan. "Bisa sebagai informan untuk melapor dan terlibat dalam elektoral justice dalam sistem kepemiluan, termasuk dalam proses adjudikasi pemilu sebagai saksi dalam pembuktian pelanggaran pemilu," ungkapnya di hadapan anggota GMNI cabang Denpasar dan Buleleng.
Bawaslu selalu penyelenggara pemilu, lanjut dia, membutuhkan dukungan semua pihak, khusunya mahasiswa yang memiliki peran penting sebagai pengawas partisipatif. "Ada KKN (kuliah kerja nyata) tematik atau diadakan magang di Bawaslu terkait dengan penegakan hukum pemilu, dan uji coba kajian-kajian hukum terkait norma-norma hukum yang masih terjadi kekosongan hukum atau tidak sesuai dengan norma hukum pada UUD 1945," tuturnya.
Herwyn bercerita, saat ini Bawaslu sedang melakukan perekrutan pengawas ad hoc (sementara tingkat kecamatan (Pengawas Kecamatan/Panwascam) dengan syarat usia minimal 25 tahun. "Selanjutnya untuk pengawas di kelurahan desa dan TPS pendidikannya SMP dan semoga disetujui usulan minimal batas umur yakni 17 tahun," tutur doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Brawijaya tersebut.
Dia mengajak mahasiswa yang tergabung dalam wadah GMNI dan secara umum dapat pula menjadi pemantau pemilu yang bisa berfokus dalam pengawasan digital atas semakin merebaknya hoaks (kabar bohong) dan ujaran kebencian di media sosial dari dampak persaingan kontestasi para pendukung peserta pemilu. "Saya berharap agar mahasiswa GMNI ikut berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu. Pemilu adalah integrasi bangsa, sebagai momentum lebih mempererat dan memperkokoh bangsa dipimpin oleh pemerintahan terpilih yang berkualitas dan berintegritas demi kedaulatan rakyat," urai mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini.
Penulis/Foto: Ranap/ Fentje Bawengan
