close× Call Us
close×

Berita

Evaluasi Pengawasan Laporan Dana Kampanye, Bagja Ungkap Perlunya Peningkatan Kerja
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan perlunya melakukan evaluasi dalam pengawasan dana kampanye. Hal ini menurutnya agar dapat meningkatkan kerja kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik serta tranparansi dalam proses tahapan pemilu di masa mendatang.

Bagja menungkapkan, perlu mengidentifikasi sejauh mana peserta pemilu dalam kampanye dan penggunaan dana kampanye mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, lenjutnya, Bawaslu perlu memastikan seberapa transparan penggunaan dana kampanye.

Lolly Minta Bawaslu Daerah Persiapkan Edukasi Pengawasan ke Masyarakat Jelang Pilkada
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu daerah untuk mempersiapkan publikasi edukasi menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi tentang publikasi dan pemberitaan yang telah dilakukan pada pemilu yang sudah berlangsung.

Bawaslu Sampaikan Keterangan Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03. Bawaslu memberi keterangan sesuai tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran terkait dalil-dalil yang diajukan oleh paslon 01 dan 03.

Kejar Percepatan, Bawaslu Targetkan Pengisian LHKPN Tembus 100 Persen
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Dia menyebutkan Bawaslu Pusat hingga BawasluKabupaten/Kota harus jeli dalam mengisi LHKPN. Sebab Bagja menjelaskan jika sudah disubmit tidak bisa diperbaiki, maka perlu kehati-hatian terutama untuk rincian harta yang dimiliki.

Puadi Tegaskan Perlunya Evaluasi Penanganan Pidana Pemilu 2024 sebagai Rujukan Hadapi Pilkada 2024
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada. Menurutnya perlu melakukan identifikasi permasalahan dari berbagai aspek dan kasus-kasus yang dirasakan menarik sekaligus mempersiapkan rujukan dalam menghadapi Pemilihan (Pilkada) Serentak tahun 2024 meskipun menggundakan undang-undang (UU) yang berbeda.

Sidang Dugaan Penambahan Suara di Dapil VI Jatim, Bawaslu Putuskan KPU Melanggar Prosedur Rekapitulasi Suara
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.
 
“Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu, Rahmat Bagja di Ruang Sidang Bawaslu, Selasa, (26/3/2024).
 

Bawaslu Sampaikan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 ke DPR
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI. Evaluasi disampaikan Bawaslu dalam forum rapat kerja bersama DPR RI, pemerintah, KPU, dan DKPP, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Jelang HUT ke-16, Bawaslu Gelar Apel Pencanangan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap rangkaian pelaksanaan hari ulang tahun (HUT) ke-16 Bawaslu dapat berjalan dengan baik. Juga, kata dia, seluruh rangkaian dapat dilaksanakan mulai dari Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Kami harapkan seluruh rangkaian dapat teman-teman lakukan dan ini akan berlaku untuk seluruh Bawaslu pusat, provinsi, hingga kabupaten kota," katanya saat Apel Pencanangan Hut ke-16 Bawaslu, Senin (25/3/2024) pagi.

Lanjutan Sidang Dugaan Penambahan Suara di Dapil Jatim VI, Bawaslu Periksa Saksi dan Sahkan 25 Alat Bukti
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Majelis sidang mengesahkan total 25 alat bukti dari pelapor dan terlapor serta memeriksa saksi yang diajukan pelapor Saman.

"Alat bukti pelapor ada 22 bukti, disahkan. Lalu alat bukti terlapor (KPU) ada tiga alat bukti, sah," ucap Ketua Majelis Sidang Rahmat Bagja sembari mengetuk palu sidang di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Totok Minta Jajaran Siapkan Dalil Permohonan Kuantitatif dan Kualitatif dalam PHPU
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta jajaran Bawaslu daerah untuk persiapkan penyusunan dalil-dalil yang bersifat kuantitatif dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan kualitatif dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) saat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.

Permohonan kuantitatif yang dimaksud Totok dalam Pilpres yakni, terdiri dari beberapa jenis permohonan, terdiri dari perselisihan hasil, politik uang, serta terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Hak Politik Penyandang Disabilitas Perlu Diperbaiki, Bagja Sebut Diawali dengan Data Administrasi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan hak politik bagi penyandang disabilitas perlu diperbaiki dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) mendatang. Menurutnya, hal ini diawali dengan pendataan adminitrasi secara lebih baik sehingga dapat memberikan akses dan alat bantu bagi pemilih kalangan disabilitas.

Bawaslu Nyatakan KPU Langgar Administrasi Terkait Laporan yang Diajukan Dedy Ramanta dan Harli Muin
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu memutuskan KPU RI melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional terkait laporan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Majelis Sidang memberikan teguran kepada KPU untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan

Palsukan DPT, PPLN Kuala Lumpur Dijatuhi Sanksi Pidana oleh PN Jakarta Pusat
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membacakan amar putusan atas terbuktinya eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia yang melakukan penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hasil tindak pidana yang dilakukan para terdakwa mulai dari penetapan DPT sampai dengan pemungutan suara telah dianulir dan dinyatakan tidak sah oleh KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI. Atas hal tersebut dilakukan kembali pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 10 Maret 2024.

Bawaslu Awasi Melekat Penetapan Hasil Pemilu 2024, Berikut Catatan Hasil Pengawasannya
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi melekat jalannya rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Hadir lengkap lima pimpinan Bawaslu Rahmat Bagja, Herwyn JH Malonda, Lolly Suhenty, Totok Hariyono, dan Puadi.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pengawas pemilu telah maksimal melakukan tugas dan fungsinnya untuk mengawasi proses rekapitulasi nasional dari 9-20 Maret 2024. Bawaslu Provinsi juga dihadirkan dalam forum pleno untuk mengawal jalannya rekapitulasi.

Bawaslu Gelar Sidang Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Dapil Jawa Timur VI
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi pada Kamis (21/3/2024) di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Sidang digelar atas pelaporan dari saksi Partai Demokrat, Saman, atas dugaan penggelembungan suara untuk partai Golongan Karya (Golkar) yang terjadi di 4 Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur VI.