Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pencegahan adalah salah satu kunci untuk mengurangi pelanggaran Pemilu. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat menerima Kunjungan Perwakilan Asia Democracy Network (ADN), di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, (17/12/2018). Maksud kedatangan rombongan ADN ini adalah untuk mempelajari dan berkonsultasi tentang Pemilu yang ada di Indonesia.
“Pengawasan adalah kunci mengurangi keraguan orang atas hasil pemilu dan juga kunci untuk meyakinkan agar tidak ada protes hasil pemilu dengan pegawasan yang kuat,” ujarnya.
Menurut Afif, jika proses pemilu sudah terawasi dengan baik seharusnya tidak banyak protes atas proses pemilu dan pemilu berjalan dengan lancar. Dalam upaya mengurangi pelanggaran Pemilu Bawaslu telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.
“Kami (Bawaslu) punya indeks kerawanan pemilu yang menyatakan daerah mana yg paling rawan mana yg rawan isu hoaks, daerah yang banyak kecurangan di pemilu terakhir Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar,” ujarnya.
Penulis/Foto: Baguz Pradana
Editor: Deytri Aritonang
 |
 |
Webmail
